RRI.CO.ID, Mataram-Pemerintah Kota Mataram terus mempercepat pendataan perlindungan sosial (Perlinsos) digital dengan mendorong keterlibatan lebih banyak pihak, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Langkah ini ditempuh karena mayoritas masyarakat hingga kini masih melakukan pendaftaran melalui agen perlinsos, sementara pemerintah menargetkan warga dapat mengakses layanan secara mandiri melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Muzakkir Walad, mengatakan keterlibatan PPPK diyakini mampu mempercepat pencapaian target pendataan sekaligus memperluas jangkauan sosialisasi kepada masyarakat.
"Jika PPPK bisa melakukan aktivasi IKD dan membantu pendaftaran, baik secara mandiri maupun sebagai agen, capaian kami seharusnya sudah melampaui target," ujarnya, Sabtu 25 Juli 2026.
Menurut Muzakkir, warga yang telah terdaftar melalui agen tetap memiliki kesempatan mengajukan sanggahan maupun memperbarui data secara mandiri setelah mengaktifkan IKD. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat memperbarui informasi dari rumah tanpa harus kembali melalui agen, sehingga proses pendataan menjadi lebih cepat, mudah, dan akurat.
"Pendataan perlinsos digital tidak hanya ditujukan untuk menentukan penerima bantuan sosial, tetapi juga menjadi fondasi integrasi berbagai layanan pemerintah," katanya menjelaskan.
Data yang terkumpul, sambung Muzakir akan terhubung dengan Sistem Penguatan Layanan Pemerintah (SPLP) sehingga seluruh layanan, perlindungan data, hingga informasi kepemilikan aset berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat dikelola dalam satu sistem yang aman dan terintegrasi.
Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Kota Mataram berhasil masuk 10 besar dari 42 kabupaten/kota percontohan bansos digital dengan capaian 36.000 kepala keluarga atau sekitar 24 persen dari target 147.777 KK yang telah terdata dan terverifikasi.
"Berkat kolaborasi kecamatan, kelurahan, kader, dan kepala lingkungan, rata-rata pendataan mencapai 2.500 KK per hari, bahkan pernah menyentuh 4.000 KK dalam sehari," jelas Muzakkir.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....