RRI.CO.ID, Lombok Timur - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mempercepat pelaksanaan pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai tindak lanjut program pemerintah pusat Hal ini untuk mewujudkan Satu Data Indonesia sekaligus menyempurnakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pendataan tersebut ditujukan untuk memastikan seluruh bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik mengatakan, Lombok Timur memiliki sekitar 501.104 kepala keluarga yang menjadi target pendataan, jumlah terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena itu, dibutuhkan kerja sama seluruh pihak agar proses pendataan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

"Tujuan utama pendataan ini adalah memastikan apakah bantuan yang selama ini diberikan pemerintah benar-benar sudah tepat sasaran atau belum," kata Muhammad Juaini Taofik saat rapat koordinasi bersama Tim Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Jumat 24 Juli 2026.

Ia menjelaskan, melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 pemerintah mulai menerapkan DTSEN sebagai basis seluruh program perlindungan sosial. Dalam sistem tersebut, masyarakat dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan atau desil, di mana kelompok desil satu hingga empat menjadi prioritas penerima berbagai bantuan, seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan iuran BPJS Kesehatan.

Menurutnya, selama ini masih ditemukan persoalan validitas data berupa inclusion error, yakni masyarakat yang sudah mampu tetapi masih menerima bantuan, serta exclusion error, yaitu masyarakat yang layak menerima bantuan namun belum tercatat dalam basis data. Karena itu, penyempurnaan data menjadi langkah penting agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

"Jangan sampai hak masyarakat miskin justru diterima oleh mereka yang sebenarnya sudah mampu. Kedua kondisi ini harus kita perbaiki bersama agar strategi pengentasan kemiskinan berjalan lebih efektif," ucapnya.

Sekda menyebut Lombok Timur menjadi salah satu daerah percontohan penerapan aplikasi digital Perlinsos. Namun hingga saat ini capaian pendataan baru sekitar 1,76 persen atau sekitar tujuh ribu kepala keluarga. Sesuai arahan Bupati Lombok Timur, seluruh target pendataan harus dituntaskan paling lambat 30 Agustus.

Untuk mempercepat pelaksanaan, pemerintah daerah mengerahkan seluruh sumber daya, mulai dari pendamping PKH, TKSK, hingga aparatur sipil negara, baik PNS maupun PPPK. Tahap awal difokuskan pada pendataan keluarga penerima bantuan yang telah terdaftar, kemudian dilanjutkan kepada seluruh masyarakat hingga target tercapai.

Sekda juga memastikan pendataan Perlinsos tidak berkaitan dengan kepentingan politik maupun penyalahgunaan data pribadi. Ia menjelaskan masyarakat yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat melakukan pendaftaran secara mandiri, sedangkan warga yang belum memiliki akses digital akan dibantu petugas di lapangan.

Data yang dikumpulkan meliputi kondisi rumah tangga, tempat tinggal, penggunaan listrik, hingga dokumentasi rumah sebagai bahan verifikasi. Selain itu, ia menegaskan pendataan Perlinsos tidak akan tumpang tindih dengan pendataan Badan Pusat Statistik (BPS), melainkan menjadi pelengkap untuk memperkuat validasi data nasional yang dapat diperbarui secara berkala.

"Perlinsos bukan untuk menggantikan data yang lain, tetapi menjadi sarana validasi yang lebih cepat. Keunggulannya, pembaruan data dapat dilakukan secara berkala tanpa harus menunggu sensus berikutnya," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga mengajak masyarakat memberikan data yang benar serta mendukung petugas selama proses pendataan berlangsung. Pemda berencana menggelar apel bersama sebagai peluncuran sosialisasi penyempurnaan DTSEN melalui Perlinsos, sekaligus menerapkan sistem pemantauan daring agar perkembangan pendataan di setiap kecamatan dan desa dapat dipantau secara real time.