RRI.CO.ID, Lombok Timur - Gubernur Nusa Tenggara Barat L. Muhammad Iqbal mengungkapkan sebanyak sembilan kabupaten/kota di NTB mulai terdampak kekeringan. Hingga 23 Juli 2026, kekeringan telah melanda 50 kecamatan di 134 desa dengan jumlah warga terdampak lebih dari 206 ribu jiwa.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini datang lebih awal, berlangsung lebih panjang, dan disertai curah hujan yang lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Dalam rapat koordinasi kebencanaan yang dihadiri Kepala BNPB, Menteri ATR/BPN, serta para bupati dan wali kota se-NTB, termasuk Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, Gubernur Iqbal meminta seluruh kepala daerah segera memperkuat langkah mitigasi agar dampak kekeringan dapat ditekan. Ini terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

"Yang dapat kita lakukan adalah menyiapkan diri supaya dampaknya seminimal mungkin terhadap kita, terutama terhadap petani yang hidupnya bergantung pada ketersediaan air. Segala upaya harus dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bagi masyarakat," ujar L. Muhammad Iqbal, Jumat 24 Juli 2026.

Gubernur menegaskan, ketangguhan menghadapi bencana harus menjadi bagian penting dalam setiap proses perencanaan pembangunan daerah. Ini termasuk dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengusulkan bantuan pembangunan sumur bor kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk sepuluh wilayah di Lombok Timur yang setiap tahun mengalami krisis air bersih saat musim kemarau. Selain itu, Bupati juga mengingatkan masih adanya sejumlah jembatan yang putus akibat bencana dan hingga kini belum dapat diperbaiki meski usulan bantuan telah disampaikan kepada pemerintah pusat.

"Untuk penuhi kebutuhan air bersih sumur bor sangat dibutuhkan warga," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan usulan perbaikan infrastruktur dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah masuk ke Kementerian Keuangan dan saat ini menunggu pembahasan. "Usulan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sudah masuk ke Kementerian Keuangan dan kami berharap pembahasannya dapat dilakukan dalam waktu dekat sehingga proses penanganannya bisa segera dilaksanakan," kata Suharyanto.

Kepala BNPB juga menyampaikan hingga 23 Juli 2026 telah terjadi 1.281 kejadian bencana di Indonesia. Sebanyak 99,14 persen di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi, sementara 0,86 persen merupakan bencana geologi. Di NTB, seluruh kabupaten/kota berada pada kategori indeks risiko bencana sedang hingga tinggi, termasuk risiko kekeringan dan kebakaran.

BNPB mendorong seluruh pemerintah daerah menjadikan Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dasar penyusunan RPJMD dan RTRW 2025–2029, sekaligus memperkuat sinergi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana. Rapat koordinasi tersebut juga ditutup dengan penandatanganan kesepakatan usulan lahan pangan berkelanjutan pada lahan baku sawah di NTB serta penyusunan RTRW provinsi sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan, mitigasi bencana, dan percepatan investasi infrastruktur.