Poin Utama
- Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, resmi menjalankan tugas dan wewenang Bupati Lombok Barat setelah menerima radiogram Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
- Gubernur Iqbal mengatakan dirinya telah menyerahkan langsung radiogram Kemendagri kepada Nurul Adha sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
- Nurul Adha mengaku menerima amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.
RRI.CO.ID, Mataram – Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, resmi menjalankan tugas dan wewenang Bupati Lombok Barat setelah menerima radiogram Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Radiogram tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, di ruang kerjanya, Selasa 22 Juli 2026.
Penugasan itu dilakukan menyusul penahanan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah mengambil langkah tersebut untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Lombok Barat tetap berjalan.
Gubernur Iqbal mengatakan dirinya telah menyerahkan langsung radiogram Kemendagri kepada Nurul Adha sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
"Radiogram itu meminta Ibu Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan," kata Iqbal.
Menurut dia, penugasan tersebut bukan merupakan pengangkatan sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati. Sebab, sesuai ketentuan, status Plt baru dapat ditetapkan apabila kepala daerah berstatus terdakwa.
"Beliau tetap sebagai Wakil Bupati, tetapi menjalankan tugas dan kewenangan Bupati sampai ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat," ujarnya.
Iqbal menegaskan, prioritas utama yang harus segera ditangani adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan serta menyelesaikan tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang saat ini memasuki fase krusial.
Ia juga membuka ruang konsultasi apabila terdapat keputusan strategis yang perlu diambil oleh Nurul Adha selama menjalankan tugas bupati.
Sementara itu, Nurul Adha mengaku menerima amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ia menyebut situasi yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tidak mudah, namun harus tetap dihadapi demi menjaga stabilitas pemerintahan.
"Tetap sebutannya Wakil Bupati. Saya hanya menjalankan tugas Bupati untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan dengan baik," katanya.
Nurul mengatakan agenda pertama yang akan dilakukannya adalah mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) bersama Penjabat Sekretaris Daerah dan jajaran asisten daerah.
Pertemuan itu bertujuan membangun kembali semangat birokrasi sekaligus memulihkan kepercayaan publik setelah kasus hukum yang menjerat bupati.
"Saya ingin mengajak seluruh OPD bekerja bersama melewati situasi ini dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi," ujarnya.
Selain itu, ia memastikan komunikasi dengan DPRD akan menjadi perhatian utama, terutama untuk melanjutkan pembahasan dokumen APBD, termasuk KUA-PPAS dan APBD Perubahan yang sebelumnya mengalami hambatan.
Terkait kemungkinan evaluasi terhadap OPD setelah penyebutan sejumlah pihak dalam perkara yang ditangani KPK, Nurul mengaku belum memikirkan langkah tersebut. Fokus utamanya saat ini adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan seluruh aparatur sipil negara tetap bekerja secara normal.
"Yang paling penting sekarang adalah pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu," katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....