RRI.CO.ID, Mataram — Rencana pembangunan gedung baru DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memasuki tahap perencanaan dengan konsep penataan kawasan yang tidak hanya berorientasi pada kebutuhan perkantoran, tetapi juga mempertimbangkan faktor keamanan dan ruang interaksi publik.

Salah satu usulan yang mencuat adalah memundurkan posisi gedung baru sekitar 20 meter dari lokasi bangunan lama yang terbakar dalam aksi demonstrasi pada 30 Agustus 2025. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan jarak yang lebih aman sekaligus mengantisipasi potensi kericuhan ketika aksi penyampaian aspirasi berlangsung di kawasan DPRD NTB.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memastikan usulan perubahan posisi bangunan tersebut dapat diwujudkan dalam pembangunan gedung baru. Menurutnya, desain kawasan harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman, baik bagi anggota DPRD maupun masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi.

"Jadi kami pastikan bikin adem ya. Jangan sampai ada lagi yang lempar-lempar ke gedung DPRD," ujar Lasarus saat mengunjungi Kantor DPRD NTB, Rabu 22 Juli 2026.

Ia menegaskan, pembangunan gedung baru DPRD NTB akan mendapat dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Saat ini, master plan pembangunan telah tersedia, sedangkan desain teknis bangunan masih dalam proses penyusunan.

"Kami datang ke sini untuk memastikan seluruh proses ini berjalan sehingga gedung ini bisa dibangun dengan cepat karena ini sangat diperlukan oleh masyarakat dan DPRD NTB," katanya.

Lasarus menegaskan Komisi V DPR RI akan mengawal proses penganggaran pembangunan tersebut. Ia memastikan dukungan anggaran akan diberikan setelah dokumen desain pembangunan rampung dan diajukan sesuai mekanisme.

"Kami intinya memastikan anggarannya pasti ada. Begitu desainnya selesai, nanti kami minta segera diusulkan anggarannya. Kami akan setuju dari Komisi V. Ini kami beri atensi khusus, maka kami datang ke sini," ucapnya.

Untuk mempercepat realisasi pembangunan, Lasarus juga mendorong agar proses pengadaan dilakukan lebih awal. Dengan demikian, kontrak pekerjaan dapat langsung berjalan setelah anggaran tersedia.

"Kami juga sudah memerintahkan kepada struktural di sini supaya ini dilelang dini saja dulu. Jadi nanti begitu anggarannya ada, langsung kontrak, langsung berjalan, sehingga bisa cepat selesai," katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB, Dades Prinandes, menjelaskan penyusunan Detail Engineering Design (DED) pembangunan gedung baru DPRD NTB telah dimulai sejak April 2026.

Penyusunan desain teknis tersebut ditargetkan selesai dalam waktu enam bulan. Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik gedung baru DPRD NTB ditargetkan mulai dilaksanakan pada awal 2027 menggunakan skema anggaran single year.

"Rencana pembangunannya mulai awal 2027 dengan skema single year," ujar Dades.

Ia menjelaskan, gedung baru tersebut akan dibangun di atas lahan sekitar 97 are dengan perkiraan waktu pengerjaan konstruksi selama 11 bulan.

Konsep awal pembangunan mencakup dua bangunan utama, yakni gedung paripurna dan gedung perkantoran untuk anggota DPRD NTB. Selain bangunan utama, pemerintah juga menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung yang masih dalam tahap perencanaan.

Beberapa fasilitas yang diusulkan antara lain area parkir bawah tanah atau basement serta gedung aspirasi. Fasilitas terakhir dirancang sebagai ruang khusus bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung tanpa harus melakukan aksi di depan gedung DPRD.

"Ada usulan juga beberapa bangunan pendukung seperti parkir dan gedung aspirasi. Rencana pembangunan gedung aspirasi ini atas dasar usulan Ketua DPRD NTB. Kami juga baru menyusun tiga denah sementara sebagai alternatif gedung baru DPRD NTB," katanya.

Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, sebelumnya mengusulkan agar posisi gedung baru digeser sekitar 20 meter dari lokasi bangunan lama. Usulan itu berkaitan dengan kondisi kawasan DPRD NTB yang selama ini cukup sering menjadi titik berkumpul massa untuk menyampaikan aspirasi.

Menurut Isvie, intensitas demonstrasi di kawasan DPRD NTB tergolong tinggi. Dalam satu bulan, aksi penyampaian aspirasi bahkan bisa berlangsung hingga puluhan kali.

"Jadi kantor DPRD ini paling sering didemo. Dalam sebulan itu bisa sampai 20 kali," ujarnya.

Karena itu, ia berharap pembangunan gedung baru tidak sekadar menghadirkan bangunan perkantoran, tetapi juga menyediakan ruang khusus yang dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat.

"Kami juga usul ada ruang aspirasi supaya tidak ada lagi demo di depan. Kami terima masyarakat di ruangan aspirasi," katanya mengakhiri.

Dengan konsep tersebut, pembangunan gedung baru DPRD NTB diharapkan tidak hanya menjadi proyek pembangunan fisik, tetapi juga menghadirkan wajah baru kawasan parlemen daerah yang lebih aman, tertata, dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat.

Seluruh pembiayaan pembangunan gedung baru DPRD NTB dipastikan bersumber dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah bersama DPR RI dan BPBPK NTB kini menunggu penyelesaian desain teknis sebagai tahapan penting menuju pelaksanaan pembangunan fisik pada 2027.