RRI.CO.ID, Mataram – Persiapan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 kembali mendapat sorotan. Kondisi Gelanggang Olahraga (GOR) 17 Desember Turide dinilai membutuhkan rehabilitasi serius agar mampu mendukung penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS daerah pemilihan NTB 2 (Pulau Lombok), H. Abdul Hadi, SE., MM., mengatakan kondisi GOR 17 Desember Turide menjadi salah satu perhatian setelah pihaknya bersama anggota Komisi V DPR RI melakukan peninjauan langsung.

Menurutnya, kunjungan tersebut melibatkan sekitar 30 anggota Komisi V DPR RI, Rabu 22 Juli 2026. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, kondisi fasilitas GOR dinilai membutuhkan penanganan agar dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan PON 2028.

"Kami langsung dari Komisi V, sekitar 30 orang, bahkan lebih dari dua pertiga anggota turun langsung memeriksa kondisi GOR 17 Desember Turide. Memang kondisinya sangat membutuhkan rehabilitasi," ujar Abdul Hadi.

Ia menjelaskan, apabila pembangunan dilakukan secara menyeluruh dari awal, kebutuhan anggaran diperkirakan sangat besar dan proses pengerjaannya juga membutuhkan waktu panjang. Kondisi tersebut dinilai kurang memungkinkan jika harus dikejar dalam waktu yang relatif singkat menjelang PON 2028.

"Kalau harus dibangun dari awal, membutuhkan anggaran yang cukup besar, lebih dari Rp700 miliar. Itu juga membutuhkan waktu yang lama. Kalau dimulai pada 2027, waktunya tidak cukup untuk pembangunan secara keseluruhan," katanya.

Karena itu, Abdul Hadi mendorong pemerintah mengambil langkah realistis dengan memprioritaskan rehabilitasi GOR Turide terlebih dahulu. Dengan skema tersebut, fasilitas olahraga yang ada diharapkan dapat diperbaiki secara bertahap sehingga venue untuk cabang olahraga tertentu tetap bisa dipersiapkan dengan baik.

"Untuk sementara, paling tidak kita melakukan rehabilitasi terhadap kondisi GOR Turide sehingga pelaksanaan venue untuk cabang olahraga tertentu bisa berjalan dengan baik di Nusa Tenggara Barat," tegasnya.

Abdul Hadi menilai peluang untuk mendorong pembiayaan rehabilitasi GOR tersebut masih terbuka melalui pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Menurut dia, pemerintah daerah perlu segera menyiapkan usulan yang dibutuhkan agar dapat diperjuangkan masuk dalam pembahasan anggaran.

"Kami akan mendorong agar anggaran rehabilitasi ini bisa masuk dalam APBN 2027. Setelah anggarannya berhasil masuk, pelaksanaan pembangunannya baru bisa kita kawal," ucapnya.

Ia menambahkan, salah satu persoalan yang perlu segera diselesaikan adalah belum adanya perhitungan teknis dan dokumen perencanaan yang menjadi dasar pengajuan rehabilitasi. Pemerintah Provinsi NTB sebagai pemilik GOR diharapkan segera menyiapkan dan menyampaikan usulan secara resmi.

"Masalah besarnya sekarang adalah belum ada hitungan dan dokumen teknis dari pemerintah daerah sebagai pemilik GOR. Usulannya harus segera disampaikan sehingga bisa kita terima dan perjuangkan," katanya.

Abdul Hadi menegaskan, apabila anggaran rehabilitasi dapat disetujui dalam APBN 2027, pengerjaan diharapkan sudah dapat dimulai pada tahun yang sama. Namun, ia mengingatkan bahwa tahapan awal yang paling penting saat ini adalah memastikan anggaran rehabilitasi GOR Turide terlebih dahulu masuk dan disetujui dalam APBN.

"Kalau anggarannya sudah gol dan masuk, pelaksanaannya bisa lebih cepat. Tahun 2027 bisa dikerjakan. Tetapi yang harus kita pastikan sekarang adalah anggaran rehabilitasi GOR Turide masuk dalam APBN 2027," katanya mengakhiri.