RRI.CO.ID, Mataram-Pemerintah Kota Mataram memastikan pengadaan alat Magnetic Resonance Imaging (MRI) untuk RSUD H. Moh. Ruslan tetap menjadi prioritas meski harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Pasalnya rusaknya alat MRI rumah sakit berdampak pada terganggunya layanan diagnostik bagi pasien dan memaksa sebagian pasien dirujuk ke luar daerah untuk menjalani pemeriksaan.

Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai kerusakan alat tersebut. Menurutnya, MRI merupakan fasilitas kesehatan yang sangat vital untuk mendukung penegakan diagnosis berbagai penyakit sehingga keberadaannya menjadi kebutuhan mendesak bagi rumah sakit milik pemerintah daerah.

"Saya sudah menerima laporannya. Memang rumah sakit harus memiliki MRI karena alat ini sangat vital. Insyaallah kita upayakan, tetapi tentu disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah," ujarnya, Senin 20 Juli 2026.

Mohan menjelaskan, pemerintah akan mengkaji pengadaan MRI melalui pembahasan APBD Perubahan maupun skema pembiayaan lain yang memungkinkan. Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan Direktur RSUD H. Moh. Ruslan Mataram, dr. Hj. Eka Nurhayati, untuk mencari berbagai alternatif agar layanan MRI dapat kembali tersedia tanpa membebani kondisi keuangan daerah secara berlebihan.

Sementara itu Direktur RSUD H. Moh. Ruslan Mataram, dr. Hj. Eka Nurhayati, mengungkapkan kondisi pelayanan semakin berat karena alat MRI milik RSUD Provinsi NTB yang selama ini menjadi rumah sakit rujukan juga mengalami kerusakan. Akibatnya, pasien yang membutuhkan pemeriksaan MRI kini harus dirujuk ke luar daerah, termasuk ke Bali.

"Saat ini pasien kami rujuk ke luar daerah karena di NTB tidak ada lagi rumah sakit yang memiliki MRI yang berfungsi," katanya.

Menurut Eka, pengadaan MRI baru belum dapat diusulkan karena membutuhkan investasi yang sangat besar. Selain itu, layanan pemeriksaan MRI dalam skema BPJS Kesehatan sudah termasuk dalam paket pembiayaan pelayanan rumah sakit sehingga tidak dapat diklaim secara terpisah.

"Kami ingin menjaga mutu layanan kesehatan sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pemeriksaan diagnostik yang memadai," ujarnya.