RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Kota Mataram mempercepat penataan kawasan Kampung Nelayan Bintaro dengan mengintegrasikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan Pasar Ikan Bintaro menjadi kawasan nelayan terpadu. Selain pembenahan fisik, pemerintah juga menindaklanjuti arahan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) RI Sakti Wahyu Trenggono saat mengunjungi KNMP Bintaro Jumat, 17 Juli 2026 dengan menyiapkan sistem pengelolaan limbah, tambatan kapal nelayan, hingga pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata kuliner di tepian Sungai Meninting.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, mengatakan perhatian pemerintah pusat tidak hanya tertuju pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.

"Salah satu catatan dari Menteri adalah pengelolaan limbah yang nantinya akan dibantu oleh kementerian terkait. Ini menjadi bagian penting agar kawasan benar-benar tertata dan memiliki daya tarik," ujarnya, Sabtu 18 Juli 2026.

Untuk menjamin pengelolaan yang profesional, seluruh fasilitas di kompleks tersebut, termasuk pasar ikan, direncanakan dikelola oleh Komite Nelayan Nasional Profesional (KNNP). Meski demikian, Pemkot memastikan pengelolaan retribusi pasar tetap dilakukan secara terpadu.

"Tebtu ini kerja bersama baik dengan Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar fungsi ekonomi kawasan tetap berjalan optimal," ucap Alwan menegaskan.

Menurut Alwan, konsep kawasan nelayan terpadu sebenarnya telah disiapkan Pemkot jauh sebelum hadirnya program KNMP. Pemerintah telah menyediakan lahan lebih dari dua hektare untuk pembangunan rusunawa dan pasar ikan sebagai pusat distribusi hasil tangkapan nelayan.

"Seiring hadirnya program KNMP dari pemerintah pusat, konsep yang sudah kami siapkan menjadi semakin kuat karena mendapat dukungan fasilitas yang lebih lengkap," katanya.

Ke depan, Pemkot Mataram akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB untuk mengawal dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah pusat. Penataan kawasan akan mencakup pembangunan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, penataan hunian, hingga fasilitas pengolahan hasil tangkapan ikan yang higienis.

"Kami berharap ada kolaborasi lintas kementerian agar penataan di luar kawasan KNMP juga mendapat dukungan anggaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat nelayan," kata Alwan.