RRI.CO.ID, Mataram — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal meminta masyarakat tidak menggeneralisasi kasus dugaan pembakaran dua santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah sebagai gambaran kondisi seluruh pondok pesantren di NTB. Menurut dia, peristiwa tersebut merupakan kasus yang bersifat khusus dan tidak mencerminkan ribuan pesantren yang selama ini menjalankan fungsi pendidikan dengan baik.

"Ini kasus yang bersifat kasuistik. Jangan digeneralisasi ke semua pesantren. Kita punya ribuan pesantren di NTB, dan kejadian ini terjadi di satu tempat saja," kata Iqbal di Mataram, Kamis 16 Juli 2026.

Iqbal mengatakan pemerintah tetap memandang serius kasus tersebut dan mendorong proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Namun, ia mengingatkan agar kejadian itu tidak memunculkan stigma terhadap seluruh lembaga pendidikan berbasis pesantren di NTB.

Meski demikian, ia menilai peristiwa tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan di seluruh sekolah berasrama, termasuk pondok pesantren. Menurut dia, regulasi mengenai pengelolaan pesantren telah tersedia, tetapi implementasi dan pengawasannya perlu diperketat.

"Aturan pengelolaan pesantren sebenarnya sudah ada. Yang perlu diperkuat adalah pengawasannya agar semua berjalan sesuai standar," ujarnya.

Selain memperkuat pengawasan, Pemerintah Provinsi NTB memastikan akan terus mendampingi dua santri yang menjadi korban. Pendampingan mencakup pembiayaan perawatan medis hingga menjamin kelanjutan pendidikan keduanya setelah proses pemulihan selesai.

Iqbal menegaskan pemerintah tidak ingin masa depan korban terganggu akibat peristiwa yang mereka alami. Karena itu, pemulihan fisik, psikologis, dan pendidikan akan menjadi perhatian pemerintah daerah.

Terpisah, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menyampaikan keprihatinannya atas dugaan penganiayaan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Menurut dia, lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap peserta didik.

"Tentunya kita semua sangat menyesali kasus ini terjadi dan ini terjadi di lembaga pendidikan. Kita berharap sekali lagi, ini menjadi yang terakhir, tidak terulang," kata Indah.

Ia menilai peristiwa tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah maupun pengelola lembaga pendidikan untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan perlindungan terhadap peserta didik.

Pemprov NTB, kata Indah, akan berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) guna mengevaluasi regulasi sekaligus memperkuat mekanisme penanganan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.

"Terkait ini semua, ini menjadi tanggung jawab kita semua. Sekolah yang harus diperbaiki tidak hanya dari regulasi, tapi juga bagaimana penanganan pasca-kejadian. Beberapa kejadian ini juga akan menjadi perhatian kami bersama LPA dan akan kembali duduk bersama," ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB berharap evaluasi tersebut dapat menghasilkan sistem pengawasan yang lebih efektif sehingga kasus kekerasan di lingkungan sekolah berasrama, termasuk pondok pesantren, tidak kembali terjadi.