RRI.CO.ID, Bima - Pemerintah Kabupaten Bima terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui penyempurnaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Upaya tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan pendampingan penyempurnaan hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2026 yang difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bima.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat BAPPEDA Kabupaten Bima melibatkan Inspektorat Kabupaten Bima serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai pendamping teknis.

Seluruh perangkat daerah diharapkan segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil evaluasi agar kualitas perencanaan pembangunan dan akuntabilitas kinerja semakin meningkat.

Pendampingan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki dokumen perencanaan dan dokumen kinerja yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah maupun regulasi nasional.

Selama proses pendampingan, peserta memperoleh arahan teknis mengenai penyempurnaan sejumlah komponen penting dalam penilaian SAKIP.

Diantaranya penyelarasan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja, hingga kesesuaian seluruh dokumen dengan RPJMD Kabupaten Bima dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Langkah tersebut dinilai penting karena kualitas dokumen perencanaan akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan, sekaligus menjadi dasar dalam mengukur capaian kinerja masing-masing perangkat daerah.

Melalui forum tersebut, setiap perangkat daerah juga diberikan kesempatan melakukan konsultasi secara langsung terhadap berbagai catatan evaluator sehingga proses penyempurnaan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan sesuai ketentuan.

Kepala BAPPEDA Kabupaten Bima, Hariman menegaskan bahwa pendampingan ini bukan sekadar memenuhi aspek administrasi, melainkan menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil.

"Kami ingin memastikan seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP. Penyempurnaan dokumen harus dilakukan secara menyeluruh agar seluruh program pembangunan memiliki indikator yang jelas, terukur, dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah," ujarnya, JUmat 10 Juli 2026.

Menurutnya, kualitas dokumen perencanaan akan berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program pemerintah serta memudahkan proses evaluasi terhadap capaian kinerja masing-masing OPD.

Sementara itu, keterlibatan Inspektorat Kabupaten Bima dan Bagian Organisasi Setda menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antarinstansi dalam memperkuat implementasi SAKIP. Kedua lembaga tersebut memberikan pendampingan teknis agar seluruh rekomendasi evaluator dapat diterjemahkan ke dalam dokumen yang sesuai standar.

"Kolaborasi ini penting agar tidak ada lagi perbedaan pemahaman dalam penyusunan dokumen kinerja. Seluruh perangkat daerah harus memiliki standar yang sama sehingga implementasi SAKIP semakin baik dari tahun ke tahun," katanya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bima berharap kualitas implementasi SAKIP terus meningkat sehingga mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel.

Kemudian berorientasi pada pelayanan publik. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan juga diharapkan berdampak pada meningkatnya nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Bima pada tahun-tahun mendatang.