Fenomena Tahunan, Permintaan KK dan Adminduk di Lombok Barat Naik Drastis

RRI.CO.ID, Lombok Barat – Memasuki musim penerimaan peserta didik baru, permintaan dokumen administrasi kependudukan (Adminduk) di Kabupaten Lombok Barat mengalami lonjakan signifikan. Fenomena tahunan ini kembali terjadi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk melengkapi persyaratan masuk sekolah di berbagai jenjang pendidikan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat, Fathurrahman, mengatakan peningkatan permintaan pelayanan mulai terlihat setiap memasuki bulan Juni hingga Juli. Menurutnya, kenaikan jumlah pelayanan berkisar antara 10 hingga 20 persen dibandingkan hari-hari biasa.

"Ya, itu fenomena tahunan. Asal sudah bulan Juni dan Juli, permintaan terhadap dokumen kependudukan grafiknya memang cenderung naik. Kenaikannya sekitar sepuluh sampai dua puluh persen, baik untuk pembaruan maupun perubahan data kependudukan," ujarnya, Rabu 8 Juli 2026.

Ia menjelaskan, meningkatnya permintaan tidak hanya berasal dari warga yang mengurus dokumen baru, tetapi juga masyarakat yang melakukan pembaruan data agar sesuai dengan kebutuhan administrasi pendidikan.

Salah satu layanan yang paling banyak dimanfaatkan adalah penggantian Kartu Keluarga (KK) lama yang belum menggunakan QR Code menjadi format terbaru. Selain itu, perubahan data pendidikan dalam KK juga menjadi kebutuhan utama masyarakat saat proses pendaftaran sekolah berlangsung.

"Yang paling banyak itu perubahan KK lama menjadi KK dengan QR Code. Selain itu, masyarakat juga banyak memperbarui data pendidikan. Dulu saat membuat KK masih tercatat SD sederajat, sekarang sudah SMP atau SMA sehingga harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan terakhir," katanya.

Fathurrahman menegaskan pembaruan data pendidikan merupakan bagian dari arahan Bupati Lombok Barat agar basis data kependudukan semakin akurat. Menurutnya, data pendidikan yang valid akan berdampak terhadap penyusunan indikator pembangunan daerah, termasuk rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah masyarakat.

"Ini juga menjadi arahan Bapak Bupati agar data pendidikan warga Lombok Barat terus diperbarui. Nantinya data tersebut akan berkaitan dengan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Lombok Barat," tegasnya.

Karena itu, Dukcapil mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak menunda pembaruan data kependudukan, khususnya bagi pemilik KK lama yang masih menggunakan format berwarna biru, bertanda tangan manual, maupun stempel basah.

Tidak hanya data pendidikan, masyarakat juga diminta memperbarui status perkawinan maupun data kependudukan lainnya agar seluruh informasi yang tersimpan dalam database nasional benar-benar sesuai dengan kondisi terkini.

"Mari manfaatkan kesempatan ini untuk memperbarui data kependudukan. Jangan hanya data pendidikan, tetapi juga status perkawinan maupun perubahan data lainnya agar semuanya tercatat secara resmi," ucapnya.

Pada hari-hari normal, jumlah masyarakat yang datang ke kantor pusat Dukcapil Lombok Barat berkisar antara 80 hingga 100 orang setiap hari. Namun selama musim penerimaan siswa baru, jumlah tersebut meningkat sekitar 10 hingga 20 persen.

Untuk mengantisipasi lonjakan pelayanan, Dukcapil Lombok Barat mengoptimalkan seluruh jaringan pelayanan yang dimiliki. Selain kantor pusat, masyarakat juga dapat mengurus dokumen kependudukan melalui tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di Kecamatan Sekotong, Gunungsari, dan Lingsar, serta melalui layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Kami juga mendukung pelayanan agar masyarakat lebih mudah mengakses pembaruan data, baik di kantor pusat, UPT maupun MPP. Harapannya seluruh kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat dapat terlayani dengan cepat dan tepat," katanya mengakhiri.