Pemkab Lombok Tengah, Usulkan Jalur Dua Kopang–Biao Masuk PSN

RRI.CO.ID, Lombok Tengah – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengusulkan rencana pembangunan jalur dua ruas Kopang–Biao masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Usulan tersebut diajukan karena proyek ini dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas sekaligus menghidupkan perekonomian di wilayah Kota Praya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Tengah menjelaskan, Bupati Lombok Tengah telah beberapa kali melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat agar proyek tersebut dapat ditetapkan sebagai PSN.

Menurutnya, jika status tersebut diperoleh, pemerintah pusat dapat mengambil alih proses pembebasan lahan yang menjadi salah satu tahapan paling berat dalam pelaksanaan proyek.

"Kalau nanti menjadi Proyek Strategis Nasional, pembebasan lahannya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, seperti halnya pembangunan Bendungan Meninting. Saat ini masih terus diupayakan oleh pemerintah daerah," ujarnya, Selasa 7 Juli 2026.

Ia mengatakan, jalur dua Kopang–Biao dinilai layak diusulkan sebagai PSN karena memiliki potensi besar dalam mendukung kelancaran arus transportasi dan memperkuat peran Praya sebagai pusat aktivitas di Lombok Tengah.

Menurutnya, keberadaan jalan dengan kapasitas lebih besar diharapkan membuat arus kendaraan lebih banyak melintasi Kota Praya, sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan usaha masyarakat.

"Yang kami kejar bagaimana supaya Kota Praya lebih banyak dilewati. Kalau aksesnya nyaman, tentu orang akan memilih lewat sini dan aktivitas ekonomi masyarakat ikut tumbuh," katanya.

Meski demikian, ia mengakui usulan tersebut masih berproses. Dari sisi teknis, Dinas PUPR telah menyelesaikan pra-feasibility study yang memuat kajian awal mengenai kebutuhan pelebaran jalan, arah pengembangan trase, serta perkiraan dimensi jalan.

Tahapan berikutnya adalah proses pembebasan lahan yang menjadi kewenangan instansi terkait. Besaran anggaran pembebasan lahan juga belum dapat dipastikan karena masih menunggu hasil penilaian tim appraisal.

"Kami belum berani menghitung kebutuhan anggaran pembebasan lahan. Nanti akan dihitung oleh tim appraisal," ujarnya.

Di sisi lain, kondisi fiskal daerah yang masih terbatas membuat pemerintah belum dapat menetapkan target waktu pembangunan. Meski begitu, Pemkab memastikan proyek jalur dua Kopang–Biao tetap menjadi prioritas pembangunan daerah.

"Kondisi fiskal daerah, termasuk tahun 2027, masih cukup berat. Tetapi ini tetap menjadi prioritas, hanya saja belum bisa dipastikan kapan mulai dikerjakan. Bukan berarti rencana ini dibatalkan," ujarnya.