RRI.CO.ID, Lombok Utara – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memastikan pelaksanaan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026 akan difokuskan sepenuhnya pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dari sekitar 95 formasi yang tersedia, pemerintah daerah memprioritaskan kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga teknis untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian terhadap arah kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan prinsip pertumbuhan nol (zero growth) dalam pengadaan ASN. Dengan skema tersebut, jumlah pegawai yang direkrut tidak boleh melebihi jumlah ASN yang memasuki masa pensiun.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara, Sahabudin, mengatakan kebutuhan tenaga teknis dan tenaga kesehatan masih menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.

"Detail formasinya nanti akan disampaikan BKPSDM. Yang jelas, kebutuhan tenaga teknis cukup banyak, begitu juga tenaga kesehatan," ujar Sahabudin, Jumat 24 Juli 2026.

Menurutnya, proses penyusunan formasi telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah serta mempertimbangkan kemampuan daerah dalam memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Berbeda dengan seleksi ASN beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tahun ini tidak membuka formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah tersebut diambil karena kebutuhan PPPK di lingkungan pemerintah daerah dinilai telah mendekati terpenuhi.

Pemerintah daerah kini lebih memfokuskan penguatan formasi PNS untuk mengisi jabatan-jabatan strategis yang masih kosong akibat pegawai memasuki masa purnatugas.

Sahabudin menjelaskan, penerapan zero growth mengharuskan pemerintah daerah melakukan perekrutan secara sangat selektif.

"Jumlah yang direkrut disesuaikan dengan jumlah ASN yang pensiun. Itu menjadi acuan kita dalam mengusulkan formasi," katanya.

Ia berharap masyarakat yang berminat mengikuti seleksi dapat mempersiapkan diri sejak dini sambil menunggu pengumuman resmi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Utara mengenai rincian formasi, persyaratan, serta jadwal pelaksanaan seleksi.

Pemkab juga mengimbau masyarakat agar memperoleh informasi hanya melalui kanal resmi pemerintah guna menghindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.