Kanwil Kemenkum NTB Dampingi Peresmian Bale Mediasi 3 Pilar di Desa Meninting

RRI.CO.ID, Lombok Barat - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mendampingi peresmian Bale Mediasi 3 Pilar TNI/Polri di Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai upaya memperkuat akses keadilan dan penyelesaian permasalahan hukum masyarakat melalui pendekatan restorative justice pada Senin, 6 Juli 2026.

Kegiatan dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga bersama jajaran Kanwil Kemenkum NTB, Camat Meninting, Kapolsek Meninting, unsur TNI/Polri, pemerintah desa, serta tamu undangan. Kepala Desa Meninting menyampaikan bahwa keberhasilan desa meraih Bale Mediasi 3 Pilar Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026 tidak terlepas dari pengalaman mengikuti Peacemaker Justice Award Tahun 2024 yang diselenggarakan BPHN.

Edward James Sinaga menegaskan bahwa Bale Mediasi dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Sinergi pemerintah desa, paralegal, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas diharapkan mampu mengedepankan penyelesaian perkara melalui restorative justice. Sementara itu, Kapolsek Meninting mengajak seluruh pihak memperkuat upaya pencegahan melalui penyuluhan hukum mengenai bahaya narkoba, pencurian kendaraan bermotor, minuman keras, serta penggunaan media sosial secara bijak, mengingat Desa Meninting merupakan salah satu desa wisata di NTB.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, mengatakan bahwa Bale Mediasi 3 Pilar menjadi wujud kolaborasi dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah dijangkau masyarakat.

"Sinergi pemerintah desa, TNI, Polri, Posbankum, dan paralegal menjadi langkah penting untuk menghadirkan penyelesaian hukum yang cepat, damai, dan berkeadilan bagi masyarakat," ujar Milawati.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum NTB akan melaksanakan pendampingan secara berkala terhadap Posbankum Desa Meninting guna memastikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat berjalan secara optimal.