KoPITol NTB Nilai Ruang Kritik Publik Tetap Terbuka dalam Pemerintahan

RRI.CO.ID, Mataram - Komunitas Peduli Inklusi dan Toleransi (KoPITol) NTB menilai partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, tetap diperlukan dalam mengawal jalannya pemerintahan melalui kritik yang konstruktif. Hal itu disampaikan aktivis Reformasi 1998, Khalid Zabidi, saat menjadi narasumber dalam kegiatan MBG: Maju Bersama Gen-Z (Gen-Z Ga Cuma Nongkrong, Tapi Ikut Bangun Desa) di Lombok, Sabtu 4 Juli 2026.

Menurut Khalid, pemerintah masih menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan.

"Saya pikir pemerintahan Prabowo sekarang juga masih menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dengan bisa mendengarkan dan menjalankan kritik-kritik yang datang dari publik, khususnya dari Gen-Z," ujarnya.

Ia mengatakan kritik masyarakat merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang dapat membantu pemerintah memperbaiki pelaksanaan program pembangunan.

Khalid juga menilai pemerintah terus berupaya menjalankan janji kampanye melalui program-program yang telah direncanakan dalam APBN bersama DPR.

Selain itu, menurutnya, pemerintah melakukan pembenahan di lingkungan kementerian dan lembaga, termasuk mengganti pejabat yang dinilai tidak berkompeten maupun yang terlibat kasus korupsi.

Ia berharap ruang dialog antara pemerintah dan generasi muda terus terjaga sehingga proses pembangunan dapat berlangsung dengan pengawasan publik yang sehat.