Pemda Lombok Barat Bergerak Cepat Kendalikan Ancaman Inflasi Daerah

RRI.CO.ID, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bergerak cepat mengantisipasi potensi inflasi yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat. Sehari setelah mengikuti rapat koordinasi nasional secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha langsung memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di ruang kerjanya, Selasa 30 Juni 2026.

Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar seluruh pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap gejolak harga kebutuhan pokok, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan daya beli masyarakat.

Dalam rapat itu, berbagai strategi pengendalian harga menjadi fokus pembahasan. Pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah cepat untuk menekan lonjakan harga komoditas pangan strategis seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai yang selama ini menjadi penyumbang utama inflasi.

Salah satu kebijakan yang segera dijalankan adalah memperluas pelaksanaan operasi pasar murah agar masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kestabilan harga sekaligus mengurangi tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga.

Selain solusi jangka pendek, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga menyiapkan program berkelanjutan melalui kolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini akan mendorong para pelajar untuk membudidayakan tanaman cabai di lingkungan sekolah maupun rumah sebagai upaya memperkuat ketersediaan komoditas pangan dari tingkat lokal.

Tak hanya itu, pemerintah juga berencana membangun kerja sama dengan kabupaten lain dalam menjaga keseimbangan pasokan dan distribusi komoditas. Sinergi antardaerah dinilai menjadi salah satu langkah efektif untuk mengendalikan fluktuasi harga sehingga tidak memicu inflasi di masing-masing wilayah.

Wakil Bupati Lombok Barat yang akrab disapa Ummi Nurul Adha (UNA) menegaskan pentingnya akurasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Karena itu, ia meminta Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan melakukan pembaruan data harga pasar secara harian maupun mingguan melalui sistem yang terhubung langsung dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

"Melalui kegiatan duduk bersama ini, kita menyatukan persepsi. Data yang diinput setiap hari dan minggu akan menjadi alat kontrol bagi Mendagri RI untuk melihat keberhasilan daerah dalam mengendalikan harga," ujar Hj. Nurul Adha.

Menurutnya, pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan koordinasi lintas sektor serta dukungan seluruh pemangku kepentingan agar langkah yang diambil berjalan efektif.

Ia menambahkan bahwa keseimbangan pasar harus terus dijaga sehingga harga komoditas tetap stabil. Kondisi tersebut diharapkan mampu memberikan keuntungan yang layak bagi petani tanpa mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, katanya menegaskan.

Melalui sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan pemerintah pusat, Kabupaten Lombok Barat optimistis mampu menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika kondisi pasar nasional, ucapnya.

"Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dan mengambil langkah-langkah strategis agar kesejahteraan petani tetap terjaga, sementara masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar," katanya mengakhiri.