RRI.CO.ID, Mataram - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat inflasi tahunan atau year on year (y-on-y) pada Juni 2026 sebesar 3,55 persen. Inflasi tersebut tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) NTB yang mencapai 112,60.

Kepala BPS Provinsi NTB, Dr. Drs. Wahyudin, MM, mengatakan inflasi tahunan di NTB terjadi akibat kenaikan harga pada seluruh kelompok pengeluaran yang menjadi komponen penyusun Indeks Harga Konsumen.

"Pada Juni 2026, inflasi year on year Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat sebesar 3,55 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 112,60. Seluruh sebelas kelompok pengeluaran mengalami kenaikan indeks sehingga memberikan andil terhadap inflasi," ujar Wahyudin dalam rilis resmi BPS Provinsi NTB, Rabu 1 Juli 2026.

Ia menjelaskan, inflasi tertinggi terjadi di Kota Bima sebesar 4,88 persen dengan IHK 113,39. Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Sumbawa sebesar 2,85 persen dengan IHK 112,27.

Menurut Wahyudin, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang kenaikan tertinggi dengan inflasi mencapai 14,00 persen. Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mengalami kenaikan sebesar 4,13 persen.

Adapun kelompok lainnya yang mengalami kenaikan indeks meliputi kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,82 persen; kelompok transportasi sebesar 2,67 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,37 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,24 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,10 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 2,03 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,32 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,90 persen; serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05 persen.

Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat tingkat inflasi bulanan (month to month/m-to-m) Provinsi NTB pada Juni 2026 sebesar 0,37 persen. Sementara tingkat inflasi tahun kalender (year to date/y-to-d) hingga Juni 2026 mencapai 2,12 persen.

Wahyudin menegaskan, perkembangan inflasi merupakan indikator penting untuk memantau dinamika harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat serta menjadi salah satu acuan dalam penyusunan kebijakan ekonomi daerah.