Wagub NTB Dorong Sinergi Antar Daerah Jaga Stabilitas Inflasi di Sumbawa

RRI.CO.ID, Sumbawa Besar - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, menegaskan pentingnya sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan kerja sama antar daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di NTB.

Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi TPID Provinsi NTB bersama TPID Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat di Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Sabtu 22 Agustus 2026.

Menurut Wagub, inflasi bukan sekadar mempertahankan angka tetap, melainkan memastikan harga tetap stabil melalui intervensi yang tepat terhadap berbagai komoditas penyumbang inflasi.

“Tujuan kita melakukan intervensi adalah menjaga inflasi tetap stabil dan tidak terganggu. Penyebab inflasi di Kabupaten Sumbawa juga tidak hanya berasal dari satu komoditas, melainkan beberapa komoditas yang bersama-sama memberikan andil,” ujarnya.

Ia mengapresiasi TPID Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat yang dinilai aktif membangun kemitraan dan koordinasi dalam pengendalian inflasi. Menurutnya, keberhasilan menjaga inflasi di satu daerah turut memberikan dampak positif terhadap stabilitas inflasi secara akumulatif di tingkat Provinsi NTB.

Wagub juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar terus memperhatikan perkembangan harga melalui pemantauan rutin, sebab pemerintah pusat dapat mendeteksi potensi ancaman inflasi berdasarkan data ketersediaan bahan pokok meski kenaikan harga di daerah terlihat belum signifikan.

Dalam kesempatan tersebut, Hj. Indah turut menyinggung komoditas cabai rawit yang masih menjadi salah satu penyumbang inflasi di Pulau Lombok. Ia meminta pengaturan distribusi komoditas dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan stok di masing-masing daerah agar kebutuhan masyarakat tetap terjaga.

Selain persoalan pangan, rapat juga membahas distribusi hasil pertanian dan peternakan di Pulau Sumbawa. Wagub berharap pemerintah kabupaten terus mendorong pembangunan infrastruktur pendukung guna mempermudah petani, peternak, dan pelaku usaha dalam mendistribusikan hasil produksi, baik داخل Kabupaten Sumbawa maupun ke daerah lain di NTB.

Ia juga menyoroti persoalan distribusi LPG 3 kilogram yang masih dikeluhkan masyarakat, khususnya di wilayah pertanian. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dibahas kembali bersama pemerintah provinsi untuk memetakan kebutuhan dan alokasi LPG secara lebih proporsional di Pulau Sumbawa.

Rapat koordinasi TPID tersebut menjadi forum evaluasi pengendalian inflasi sekaligus memperkuat kerja sama lintas daerah dalam menjaga kestabilan harga, ketersediaan bahan pokok, serta kelancaran distribusi komoditas strategis di Nusa Tenggara Barat.