RRI.CO.ID, Lombok Barat – Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam membangun desa secara terarah dan berbasis kebutuhan masyarakat kembali ditegaskan Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ). Melalui rapat koordinasi bersama seluruh kepala desa se-Kecamatan Lingsar, pemerintah memastikan setiap usulan pembangunan desa harus diawali dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai pintu utama penyusunan program prioritas.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Kantor Camat Lingsar, Selasa 23 Juni 2026, menjadi lanjutan agenda serap aspirasi desa setelah sebelumnya dilaksanakan di Kecamatan Batulayar. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menindaklanjuti berbagai kebutuhan pembangunan yang disampaikan para kepala desa.

Beragam persoalan menjadi pembahasan dalam forum tersebut, mulai dari pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, peningkatan fasilitas pelayanan publik, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pelayanan kesehatan, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, hingga berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati LAZ menegaskan seluruh persoalan yang muncul di tingkat desa harus masuk dalam satu sistem perencanaan melalui Program Sejahtera Dari Desa. Menurutnya, seluruh usulan wajib tercatat dalam basis data desa agar dapat dibahas secara terpadu oleh pemerintah daerah.

"Apapun persoalan yang ada di desa harus terlebih dahulu masuk ke dalam database usulan desa. Setelah itu akan kita kerjakan bersama seluruh OPD dan didukung melalui pokok-pokok pikiran (Pokir). Konsep Sejahtera Dari Desa adalah partisipasi masyarakat yang melibatkan seluruh unsur di desa dengan satu pintu melalui Musrenbangdes," ujarnya.

Ia menjelaskan, Musrenbangdes menjadi fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan karena seluruh kebutuhan masyarakat akan dihimpun secara sistematis sebelum dibawa ke tingkat kecamatan hingga kabupaten. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah dapat menyusun skala prioritas yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.

Bupati LAZ juga mengungkapkan bahwa pendekatan tersebut merupakan salah satu langkah baru di Kabupaten Lombok Barat. Menurutnya, hampir seluruh usulan dari desa akan diakomodasi dalam Program Sejahtera Dari Desa sehingga setiap aspirasi memiliki peluang untuk diwujudkan melalui proses perencanaan yang berjenjang.

"Program Sejahtera Dari Desa melalui Musrenbangdes akan dibawa ke tingkat kecamatan, kemudian diusulkan ke pemerintah kabupaten. Ini menjadi bagian dari upaya kita mengakomodasi sebanyak mungkin kebutuhan masyarakat desa," katanya menegaskan.

Lebih lanjut, ia menyadari adanya pengurangan alokasi dana desa yang berdampak terhadap ruang fiskal pemerintah desa. Namun demikian, kondisi tersebut tidak boleh menghambat proses pembangunan karena seluruh usulan tetap akan diselaraskan dengan kemampuan anggaran daerah dan arah kebijakan pembangunan.

"Saya memahami dana desa mengalami pengurangan. Karena itu, anggaran yang tersedia harus benar-benar dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang telah diusulkan masyarakat. Sistem usulan juga akan terus kita perbarui, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mengacu pada pokok-pokok pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD," ucapnya.

Melalui pola pembangunan berbasis Musrenbangdes dan Program Sejahtera Dari Desa, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap setiap program yang dijalankan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat, memperkuat partisipasi publik, sekaligus mewujudkan pembangunan desa yang lebih merata, terukur, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Lombok Barat.

"Dengan perencanaan yang dimulai dari desa, kami ingin memastikan pembangunan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya mengakhiri.