RRI.CO.ID, Mataram - Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Mataram yang mencapai Rp249,72 miliar pada akhir Tahun Anggaran 2025 memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah.

Di tengah masih banyaknya kebutuhan infrastruktur pelayanan publik yang belum terpenuhi, dana ratusan miliar rupiah tersebut menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk DPRD Kota Mataram. Kondisi itu dinilai perlu dievaluasi agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih optimal.

Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat, menilai tingginya SiLPA menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi program pembangunan. Menurutnya, seluruh program sebenarnya telah dirancang jauh hari melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga penyerapan anggaran seharusnya dapat dilakukan lebih maksimal.

“SiLPA-nya tinggi sekali, padahal perencanaan program sudah terlaksana satu tahun sebelumnya melalui SIPD,” ujarnya Kamis, 25 Juni 2026.

Di lapangan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kantor kelurahan masih menghadapi keterbatasan fasilitas yang membutuhkan dukungan anggaran. Bahkan, Kantor Lurah Monjok hingga kini masih memanfaatkan bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai tempat penampungan sampah sementara.

"Kami melihat ada masih terdapat kebutuhan pelayanan publik yang mendesak dan memerlukan perhatian pemerintah daerah," kata Ismul.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban fiskal, SiLPA terbesar berasal dari APBD Induk sebesar Rp227,17 miliar. Selain itu terdapat sisa anggaran dari BLUD RSUD Kota Mataram sebesar Rp13,13 miliar, BLUD Puskesmas se-Kota Mataram Rp6,88 miliar, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rp2,42 miliar, serta Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekitar Rp91 juta.

"Besarnya dana yang belum terserap tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program ke depan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, memastikan seluruh SiLPA akan dimanfaatkan melalui APBD Perubahan 2026 untuk mendukung program-program prioritas. Pemerintah Kota Mataram berkomitmen agar dana tersebut tidak mengendap dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“SiLPA yang tersisa harus digunakan secara optimal di APBD Perubahan, dan dalam realisasinya nanti dana tersebut tidak boleh ada yang tersisa lagi, sehingga langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya menanggapi.