RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meluruskan polemik terkait ketidakhadiran Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat aksi penyampaian aspirasi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemprov NTB memastikan tidak ada perlakuan berbeda antara kelompok yang mendukung maupun mengkritisi program tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan Gubernur Iqbal tidak berada di lokasi aksi karena sedang menjalankan agenda kedinasan di Jakarta. Menurut dia, Gubernur saat itu menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sekaligus menerima Surat Keputusan penetapan NTB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional XXII 2028.

“Agenda tersebut merupakan tugas kedinasan yang berkaitan langsung dengan kepentingan strategis daerah. Jadi, ketidakhadiran Bapak Gubernur bukan karena menghindari dialog atau membedakan kelompok masyarakat,” kata Ahsanul, Kamis, 25 Juni 2026.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTB tetap membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Aspirasi dari peserta aksi diterima oleh pejabat yang ditugaskan, yakni Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah.

Ahsanul meminta masyarakat melihat sikap Gubernur NTB terhadap program MBG secara menyeluruh. Menurutnya, dukungan terhadap program tersebut tidak berarti pemerintah menutup mata terhadap potensi persoalan dalam pelaksanaannya.

Saat menerima kelompok masyarakat yang menyatakan dukungan terhadap MBG, kata dia, Gubernur justru menekankan pentingnya transparansi, ketepatan sasaran, serta kepatuhan terhadap aturan.

“Yang didukung adalah keberhasilan program untuk kepentingan masyarakat. Jika ada penyimpangan atau pelaksanaan yang tidak sesuai ketentuan, tentu harus dikoreksi,” ujarnya.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi NTB tidak berada pada posisi membela kelompok tertentu, melainkan memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Pemprov NTB berkewajiban mendukung program strategis nasional sekaligus melakukan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi. Dukungan maupun kritik sama-sama menjadi masukan bagi pemerintah,” kata Ahsanul.

Pemprov NTB berharap ruang dialog tetap terbuka sehingga setiap aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara konstruktif untuk memperbaiki kebijakan dan memperkuat pembangunan daerah.