RRI.CO.ID, Sumbawa Barat - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), hingga kini masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait usulan 500 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Meski kebutuhan formasi telah diajukan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KSB belum menerima surat resmi, yang menjadi dasar pelaksanaan tahapan seleksi.

Kepala BKPSDM KSB, Agusman, mengatakan pihaknya belum dapat memastikan jumlah formasi yang akan dibuka karena keputusan akhir masih berada di tangan pemerintah pusat. Hingga saat ini, belum ada dokumen resmi yang diterima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Belum ada. Kami juga masih menunggu informasi dalam bentuk surat resmi dari Kementerian PAN-RB maupun BKN Pusat,” ujarnya, Selasa 23 Juni 2026.

Menurut Agusman, surat resmi tersebut sangat penting karena akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyusun jadwal dan mekanisme pelaksanaan seleksi CPNS. Selain itu, rincian jabatan yang telah diusulkan masih berpotensi mengalami perubahan sebelum penetapan final dari pemerintah pusat.

Dalam usulan yang diajukan, Pemkab KSB mengalokasikan 500 formasi yang terdiri atas 244 tenaga teknis, 192 tenaga kesehatan, dan 64 formasi untuk tenaga guru. Komposisi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan riil perangkat daerah dalam mendukung pelayanan publik.

Ia menjelaskan, penambahan aparatur sipil negara dibutuhkan untuk mengisi sejumlah posisi yang kosong akibat banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, kepastian jumlah kuota dan rincian jabatan menjadi hal yang sangat penting bagi proses penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

“Keputusan mengenai jumlah kuota dan rincian jabatan kami prediksi keluar pada Juni atau Juli tahun ini,” katanya.

Agusman menambahkan, keterlambatan penerbitan keputusan dari pemerintah pusat akan berdampak pada seluruh tahapan persiapan yang dilakukan panitia daerah. Mulai dari penyusunan jadwal seleksi, penetapan kebutuhan formasi hingga proses sosialisasi kepada masyarakat harus menunggu regulasi resmi tersebut.

Disisi lain, rencana pembukaan CPNS mendapat perhatian besar dari masyarakat. Selain menjadi peluang bagi putra-putri daerah untuk berkarier sebagai aparatur sipil negara, rekrutmen ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sumbawa Barat.

Agusman mengimbau masyarakat, agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya, terkait penerimaan CPNS. Calon pelamar diminta menunggu pengumuman resmi dari pemerintah dan selalu mengakses informasi melalui kanal resmi pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Guna menghindari hoaks dan penipuan, yang kerap muncul menjelang pembukaan seleksi.