Fiskal Rendah, Dompu Raih Apresiasi Nasional dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

RRI.CO.ID, Dompu – Di tengah kondisi fiskal daerah yang masih terbatas, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, justru mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah pusat terkait kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah pusat menempatkan Kabupaten Dompu sebagai salah satu daerah dengan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) terbaik. Pengakuan ini menjadi catatan positif bagi daerah yang selama ini menghadapi tekanan fiskal cukup berat.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni menjelaskan, IPKD merupakan ukuran yang digunakan pemerintah untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.

Menurutnya, penilaian IPKD mencakup enam dimensi utama, yakni kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, tingkat penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

IPKD ini m, kata Syahroni, menjadi indikator penting untuk mengukur efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Ini juga menjadi salah satu tolok ukur kinerja pemerintah daerah,” ujarnya, Senin, 22 Juni 2026.

Berdasarkan hasil penilaian tahun 2025, Kabupaten Dompu masuk dalam daftar 24 pemerintah daerah di wilayah Indonesia Timur yang memiliki nilai IPKD tertinggi.

Sebagai tindak lanjut atas capaian tersebut, pada Jumat pekan lalu, Pemerintah Kabupaten Dompu mengikuti agenda validasi secara virtual melalui zoom meeting yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Agenda validasi itu dilaksanakan melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri sebagai bagian dari proses verifikasi akhir terhadap capaian IPKD Kabupaten Dompu.

"Tim validator terdiri dari sejumlah pejabat BKSDN Kemendagri, serta tim independen dari unsur akademisi dan media. Di antaranya Dr. Drs. Hamdani MS (Akademisi) serta Budy Setiarso (Dirut PT. Tempo Inti Media)," katanya.

Capaian ini dinilai menjadi bukti bahwa keterbatasan fiskal tidak selalu menjadi hambatan dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik. Justru dengan kondisi anggaran yang terbatas, Pemerintah Kabupaten Dompu mampu menunjukkan disiplin, efektivitas, dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah.

Prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus menjaga kualitas pengelolaan anggaran, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.