Pemerintah Pusat Kucurkan Rp1,75 Miliar untuk Renovasi Atap SMAN 7 Mataram

RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp1,75 miliar untuk memperbaiki dua atap ruang kelas SMAN 7 Mataram yang roboh pada Mei 2026 lalu. Dana dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) itu telah masuk tahap kontrak dan segera disalurkan ke sekolah.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian Irfani, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk respons pemerintah terhadap kerusakan fasilitas pendidikan di daerah. “Alhamdulillah SMA 7 sudah tanda tangan kontrak. Pemerintah pusat sudah memutuskan bantuan sebesar Rp1,75 miliar untuk memperbaiki atap SMA 7 yang roboh,” kata Hardian di Mataram, Jumat petang, 19 Juni 2026.

Menurut dia, dana perbaikan akan dikirim langsung ke sekolah penerima. Pengelolaan anggaran sepenuhnya dilakukan oleh pihak sekolah sesuai kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana yang rusak.

Selain SMAN 7 Mataram, Hardian juga tengah mengupayakan bantuan serupa untuk SMAN 1 Lingsar yang juga mengalami kejadian serupa. Ia berharap proses pencairan bantuan tersebut dapat terealisasi dalam waktu dekat.

“Dananya akan dikirim langsung ke sekolah, kemudian sekolah yang mengelola anggaran tersebut untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang terkendala,” ujarnya.

Hardian mengatakan nilai bantuan telah disesuaikan dengan kebutuhan yang diajukan sekolah. Namun, jika anggaran yang tersedia belum mencukupi, pemerintah membuka kemungkinan penambahan bantuan pada tahun berikutnya.

Ia menyebut kondisi SMAN 7 Mataram membutuhkan perhatian lebih dari sekadar perbaikan atap. Berdasarkan hasil kunjungan langsung ke sekolah, terdapat sejumlah bagian bangunan lain yang juga perlu dibenahi.

“Saya sudah turun langsung ke sekolah tersebut. Memang butuh perhatian serius, tidak hanya memperbaiki atap, tetapi bangunan-bangunan lain juga memerlukan perbaikan,” katanya.

Sebelumnya, atap dua ruang kelas SMAN 7 Mataram ambruk pada Selasa, 19 Mei 2026. Insiden itu menyebabkan sekitar lima siswa menjadi korban. Pemerintah Provinsi NTB sebelumnya memperkirakan kebutuhan renovasi mencapai sekitar Rp400 juta dan memasukkan kerusakan tersebut dalam kategori rusak ringan.

Selain mendorong perbaikan SMAN 7 Mataram, Komisi X DPR RI juga meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan sekolah yang membutuhkan revitalisasi. Usulan perbaikan dapat disampaikan melalui dinas pendidikan untuk diajukan ke Kemendikdasmen.

“Anggarannya masih cukup tersedia. Silakan diusulkan melalui dinas kepada kementerian, dan kami di Komisi X siap mengawal agar program tersebut bisa dibawa ke daerah,” ujar Hardian.

Ia juga menyoroti sejumlah pembangunan sekolah baru yang masih tersandung persoalan hukum. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan diminta segera menyelesaikan masalah tersebut agar aset pendidikan tidak terbengkalai dan mengganggu proses belajar siswa.