RRI.CO.ID,Lombok Utara– Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memastikan penyaluran bantuan infrastruktur irigasi senilai lebih dari Rp7,9 miliar dari pemerintah pusat akan dilakukan secara merata dan diprioritaskan bagi kelompok tani yang benar-benar membutuhkan. Langkah tersebut dilakukan agar manfaat pembangunan irigasi dapat dirasakan secara luas oleh petani di seluruh kecamatan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Lombok Utara, Tresnahadi, mengatakan arahan tersebut merupakan pesan langsung dari Bupati Lombok Utara setelah pemerintah daerah berhasil memperoleh bantuan dari Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) NTB.

Menurutnya, bantuan tersebut menjadi angin segar bagi pembangunan pertanian di tengah keterbatasan kemampuan APBD daerah.

"Ini sudah saya laporkan kepada Pak Bupati. Arahan beliau agar bantuan ini diprioritaskan kepada kelompok tani yang memang sangat membutuhkan dan pendistribusiannya merata di seluruh kecamatan," ujarnya, Kamis 30 Juli 2026.

Tresnahadi menjelaskan bantuan yang diperoleh mencakup tiga program utama. Program rehabilitasi jaringan irigasi tersier dialokasikan kepada 40 kelompok tani dengan nilai Rp100 juta per kelompok atau total Rp4 miliar.

Kemudian terdapat program irigasi perpompaan bagi 23 kelompok tani dengan nilai Rp134 juta per kelompok atau sekitar Rp3,08 miliar. Program ini ditujukan untuk membantu lahan pertanian yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber air karena kondisi topografi.

Sementara itu, sebanyak 11 kelompok tani akan menerima bantuan pembangunan irigasi perpipaan dengan nilai Rp94 juta per kelompok atau sekitar Rp1,03 miliar.

Tresnahadi menegaskan seluruh pekerjaan pembangunan akan menggunakan pola swakelola sehingga kelompok tani memiliki tanggung jawab langsung dalam pelaksanaan proyek.

Menurutnya, pola tersebut memberikan ruang partisipasi yang lebih besar kepada petani sekaligus mendorong rasa memiliki terhadap infrastruktur yang dibangun sehingga pemeliharaan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

"Semua bantuan dari pemerintah pusat menggunakan sistem swakelola. Kelompok tani membangun sendiri sarana irigasinya, sedangkan dinas hanya melakukan pendampingan dan fasilitasi," katanya.

Ia menambahkan pemerintah daerah akan terus berupaya membuka akses bantuan dari pemerintah pusat. Mengingat wilayah kerja BPLIP NTB mencakup lima provinsi, persaingan memperoleh alokasi program cukup ketat sehingga diperlukan komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan.