Geruduk Kantor Gubernur NTB, Mahasiswa Desak Evaluasi Program MBG

‎RRI.CO.ID, Mataram – Puluhan mahasiswa di Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur NTB, Kamis, 18 Juni 2026. Mereka tidak menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), melainkan meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program unggulan nasional tersebut.

‎Menteri Sospol BEM Universitas Mataram, Hanan Wahyuda, mengatakan sikap mahasiswa bukan untuk menolak keberadaan MBG. Menurutnya, program tersebut masih membutuhkan pembenahan agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

‎“Untuk penutupan kami masih perlu kajian lebih lanjut. Karena sejauh analisa kami hari ini, MBG perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk membuat regulasi khusus untuk keberlanjutan program ini,” kata Hanan saat aksi berlangsung.

‎Hanan mengatakan, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan MBG, terutama terkait tata kelola dan dampaknya terhadap sektor pendidikan. Selain MBG, mahasiswa juga meminta kejelasan terkait program Koperasi Desa Merah Putih.

‎Mereka menilai mekanisme pelaksanaan program tersebut masih belum sepenuhnya dipahami publik. “Untuk Kopdes, kami rasa sejauh ini masih belum tahu pasti mekanismenya seperti apa dan bagaimana proses pelaksanaannya,” ujarnya.

‎Selain dua isu tersebut, massa aksi juga membawa sejumlah tuntutan, mulai dari isu nasional hingga persoalan yang terjadi di NTB. Mereka meminta pemerintah menghentikan kebijakan yang dinilai berpotensi mengorbankan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dengan alasan efisiensi anggaran.

‎Mahasiswa juga mendesak evaluasi total terhadap MBG agar tidak membebani guru, mengganggu proses belajar mengajar, serta memperbaiki tata kelola program.

‎Di sektor pendidikan, massa aksi menyoroti mahalnya biaya kuliah dan meminta pemerintah menghentikan komersialisasi pendidikan. Mereka menuntut adanya jaminan akses pendidikan yang merata bagi masyarakat, termasuk anak buruh, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin.

‎Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan perluasan peran aparat keamanan di ranah sipil, menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan undang-undang, serta memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

‎Untuk isu daerah, mahasiswa NTB meminta pemerintah segera memperbaiki sekolah rusak, melakukan pemerataan guru, serta mempercepat penanganan persoalan anak tidak sekolah di berbagai wilayah NTB.

‎Mereka menilai persoalan pendidikan di NTB tidak cukup diselesaikan melalui data, tetapi membutuhkan langkah nyata untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak.

‎Aksi tersebut juga mendorong pemerintah daerah memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak melalui pencegahan, pendampingan korban, layanan pemulihan, serta penegakan hukum yang berpihak kepada korban.

‎Mahasiswa menegaskan, evaluasi terhadap berbagai program pemerintah diperlukan agar kebijakan yang dibuat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak berhenti sebatas target administratif.