Kanwil Kemenkum NTB Dorong Penguatan Kebijakan Publik di Lombok Timur

RRI.CO.ID, Lombok Timur – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam rangka perencanaan kerja sama pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK), Rabu 12 Agustus 2026. Pertemuan berlangsung di Ruang Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, Kantor Bupati Lombok Timur.

Tim Pokja Badan Strategi Kebijakan (BSK) dan Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum NTB diterima oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur, Biawansyah Putra, bersama Kepala Subbagian Hukum dan jajaran. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk menjajaki kolaborasi antara Kanwil Kemenkum NTB dan Pemkab Lombok Timur dalam memperkuat kualitas kebijakan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Pokja BSK menjelaskan bahwa FKK merupakan wadah kolaborasi antara Kementerian Hukum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya melalui komunikasi, koordinasi, serta sinergi di bidang kebijakan. FKK diharapkan mampu mendukung penguatan kapasitas daerah, optimalisasi data kebijakan, serta memperluas ruang diskusi dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan.

Sejumlah kegiatan yang dapat dikolaborasikan melalui FKK turut dipaparkan, antara lain Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK), Diskusi Strategi Kebijakan (DSK), Policy Talks, pelatihan dan workshop bagi Analis Kebijakan, pemanfaatan Legal Policy Hub, serta penyelenggaraan seminar dan Focus Group Discussion (FGD). Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur, Biawansyah Putra, mengapresiasi inisiatif Kanwil Kemenkum NTB dalam membangun sinergi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, kerja sama tersebut memiliki nilai strategis dalam mendukung penyusunan kebijakan daerah yang lebih berkualitas sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur yang terlibat dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam mendorong kebijakan publik yang semakin berkualitas.

“Melalui Forum Komunikasi Kebijakan, kami ingin membangun ruang kolaborasi yang mampu mempertemukan data, analisis, dan kebutuhan daerah. Sinergi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat, implementatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Milawati.

Dalam diskusi, kedua pihak turut membahas tahapan pembentukan kerja sama mulai dari perencanaan, penjajakan, perumusan naskah hingga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kanwil Kemenkum NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sepakat melanjutkan koordinasi teknis untuk menentukan ruang lingkup kerja sama yang dapat segera ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat jejaring Analis Kebijakan dan meningkatkan kualitas kebijakan publik di Kabupaten Lombok Timur secara berkelanjutan.