Usaha Ternak Jadi Pilihan Paling Banyak Diminati Desa Berdaya Tematik di NTB

RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang melakukan verifikasi proposal para Kepala Desa yang mendapat program Desa Berdaya Tematik. Dari ratusan proposal yang masuk, sektor peternakan menjadi pilihan paling dominan bagi desa-desa penerima program.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Ir. Lalu Hamdi, M.Si, mengatakan sebanyak 254 proposal desa telah masuk dan diverifikasi. Dari jumlah tersebut, 93 desa memilih mengembangkan usaha berbasis peternakan.

"Untuk desa berdaya tematik, desa yang mengambil satu tema sebanyak 163 desa. Rinciannya, peternakan 93 desa, kelautan 8 desa, pertanian tanaman pangan 15 desa, pariwisata 33 desa, dan LHK 14 desa," kata Lalu Hamdi kepada RRI, Senin, 17 Juni 2026.

Selain desa yang fokus pada satu sektor, terdapat 91 desa yang mengajukan konsep usaha dengan lebih dari satu tema. Dari seluruh proposal tersebut, sebanyak 64 desa sudah mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis dan siap diajukan untuk proses pencairan anggaran.

Menurut Hamdi, desa yang telah mendapatkan rekomendasi diminta segera melengkapi dokumen pencairan, mulai dari nomor rekening, identitas penerima, fakta integritas, berita acara musyawarah desa, hingga surat pertanggungjawaban mutlak.

"Kalau berkas sudah lengkap, langsung kita ajukan ke BPKAD untuk proses pencairan," ujarnya.

Pemerintah menargetkan seluruh desa penerima program tematik dapat menyelesaikan pengajuan administrasi pada akhir Juni 2026. Sementara proses verifikasi terhadap desa yang mengambil lebih dari satu tema masih berjalan karena membutuhkan rekomendasi dari sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.

Hamdi berharap seluruh desa penerima program mampu membangun identitas ekonomi berbasis potensi lokal. Program Desa Berdaya dirancang agar desa tidak hanya menerima bantuan, tetapi memiliki produk unggulan yang menjadi ciri khas.

"Kita berharap nanti ada desa unggas, desa hortikultura, desa penggemukan sapi. Jadi ketika melihat sebuah desa, orang tahu apa keunggulan yang dikembangkan di sana," katanya.

Selain Desa Berdaya tematik, Pemprov NTB juga menyiapkan skema Desa Berdaya Transformatif yang dijalankan melalui APBD Perubahan. Program ini menyasar desa dengan kemiskinan ekstrem. Selain mendapatkan bantuan pengembangan desa sebesar Rp300 juta, masyarakat miskin juga akan mendapat bantuan modal usaha Rp7 juta per kepala keluarga.

Hamdi menjelaskan, konsep transformatif tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga pendampingan usaha selama dua tahun. Jenis usaha yang dikembangkan akan diarahkan pada usaha dengan perputaran cepat.

"Yang kita fasilitasi adalah usaha dengan siklus pendek, harian, mingguan, atau bulanan. Kalau bisa dibuat hari ini, sore sudah mendapatkan hasil," ujarnya.

Saat ini, sebanyak 5.227 proposal calon penerima program transformatif sedang diverifikasi oleh Dinas Sosial NTB. Setelah selesai, data penerima akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur dan masuk dalam penganggaran APBD Perubahan 2026.

Di tengah keterbatasan fiskal dan pemangkasan anggaran desa, Pemprov NTB memilih strategi kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjaga keberlanjutan ekonomi desa. Hamdi menyebut sejumlah mitra pembangunan mulai dilibatkan, salah satunya melalui kerja sama dengan mitra Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada tahap awal, dukungan akan diberikan kepada beberapa desa, yakni Desa Mangkung, Desa Buwun Mas, serta Desa Tetebatu dan Desa Lendang Nangka. Pendampingan yang diberikan tidak hanya berupa bantuan teknis, tetapi juga membuka akses pemasaran. Setiap desa akan diarahkan memiliki offtaker yang mampu menyerap hasil produksi masyarakat.

"Kita ingin desa tidak berhenti pada produksi. Harus ada pasar yang memastikan produk masyarakat terserap," kata Hamdi.