Sekda NTB: Desa Berdaya Harus Jadi Mesin Penggerak Ekonomi Warga

RRI CO.ID, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengubah arah pembangunan berbasis desa. Program “Desa Berdaya” didorong menjadi mesin utama untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.

Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus meninggalkan pola kerja sektoral dan mulai bergerak dalam satu ekosistem pembangunan berbasis desa. Penegasan itu disampaikan Abul Chair saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Pemprov NTB bersama seluruh kepala OPD di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu, 17 Juni 2026.

“Yang kita bangun adalah Desa Berdaya, ekonomi rakyat, kesejahteraan masyarakat, dan kepercayaan publik kepada pemerintah. Karena itu seluruh perangkat daerah harus bekerja cepat, terukur, terintegrasi, dan berdampak,” kata Abul.

Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak lagi bisa diukur dari jumlah program maupun besarnya anggaran yang terserap. Ukuran utamanya adalah perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

“Ukuran keberhasilan kita bukan banyaknya kegiatan, tetapi berapa banyak keluarga yang kehidupannya berubah karena intervensi pemerintah,” ujarnya.

Abul menyebut masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di NTB. Di internal pemerintah, beberapa program masih berjalan sendiri-sendiri sehingga dampaknya belum maksimal. Sementara dari sisi eksternal, pemerintah masih menghadapi persoalan kemiskinan, keterbatasan fiskal daerah, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin tinggi.

Untuk memperkuat pelaksanaan Desa Berdaya, Pemprov NTB membentuk Satuan Tugas (Satgas) Desa Berdaya yang diketuai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB.

Satgas ini akan bertugas melakukan penyaringan proposal, memantau pendamping desa, mengevaluasi kinerja program, menyediakan kanal pengaduan, hingga menyampaikan laporan berkala kepada Sekretaris Daerah.

Bappeda akan berperan sebagai pengarah utama program. Sementara Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB bertugas memperkuat komunikasi publik. Adapun OPD teknis seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan, koperasi, perdagangan, pekerjaan umum, hingga pelayanan perizinan akan bergerak sesuai bidang masing-masing.

Abul menegaskan bantuan pemerintah tidak boleh berhenti pada tahap produksi. Program harus disertai akses pasar, pendampingan, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga keberlanjutan usaha masyarakat.

“Tidak ada lagi bantuan yang berhenti pada tahap produksi. Harus ada akses pasar, pendampingan, infrastruktur, dan keberlanjutan usaha sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Selain penguatan program, Pemprov NTB juga menyiapkan Platform Digital Desa Berdaya sebagai instrumen transparansi dan pengawasan. Platform tersebut nantinya memuat data desa, perkembangan program, kisah sukses masyarakat, pemantauan OPD, hingga kanal pengaduan publik.

Sekda juga meminta setiap perangkat daerah memperkuat publikasi berbasis dampak. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah harus terlihat dari cerita masyarakat penerima manfaat, bukan sekadar klaim pemerintah.

“Yang berbicara adalah masyarakat, bukan pemerintah. Karena itu setiap perangkat daerah wajib mendokumentasikan dampak nyata program yang dijalankan,” ucapnya.

Dalam rapat tersebut, Abul Chair turut mengingatkan percepatan penyelesaian rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia meminta tidak ada lagi rekomendasi yang tertunda tanpa kejelasan penanggung jawab.

Inspektorat NTB diminta membangun sistem pemantauan progres tindak lanjut rekomendasi BPK dan melaporkannya secara berkala.

Abul juga menegaskan setiap kunjungan lapangan Gubernur NTB harus menggambarkan kondisi masyarakat secara nyata tanpa rekayasa.

“Kita tidak sedang mengejar serapan anggaran. Kita sedang mengejar perubahan kehidupan masyarakat. Seluruh kepala perangkat daerah harus bergerak sebagai satu tim,” katanya.