NTB Dorong Transformasi Kesehatan Digital Berbasis Kearifan Lokal

RRI.CO.ID, Lombok Barat - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong percepatan transformasi layanan kesehatan berbasis teknologi digital dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Pemerintah daerah menilai kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan pendekatan kemanusiaan agar pelayanan kesehatan semakin berkualitas dan mudah dijangkau masyarakat.

‎Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri saat membuka Pertemuan Ilmiah Fasilitas Kesehatan Indonesia (PIFKI) 2026 di Hotel Merumatta Senggigi, Lombok Barat, Sabtu, 13 Juni 2026.

‎Forum yang digelar oleh Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia dengan tema “Transformasi Global Mutu Pelayanan Kesehatan Berbasis Kearifan Lokal di Era Digital” itu mempertemukan berbagai pemangku kepentingan sektor kesehatan, mulai dari pemerintah, pengelola fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, hingga lembaga penjamin mutu.

‎Dalam sambutannya, Indah Dhamayanti Putri menegaskan transformasi digital di bidang kesehatan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera dijawab melalui inovasi dan penguatan sumber daya manusia.

‎“Kesehatan digital bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Tantangan global, potensi daerah, dan kekayaan budaya lokal harus kita jadikan kekuatan untuk menghadirkan layanan kesehatan yang semakin berkualitas dan mudah diakses masyarakat,” ujarnya.‎

‎Menurut dia, NTB memiliki peluang besar menjadi salah satu daerah yang mendorong perubahan layanan kesehatan di kawasan timur Indonesia. Pemanfaatan teknologi digital dinilai penting untuk memperkuat keselamatan pasien, meningkatkan mutu layanan, serta membantu pemerintah mengambil kebijakan berbasis data.

‎Namun, ia mengingatkan digitalisasi tidak boleh menghilangkan aspek kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan. Teknologi harus menjadi alat untuk memperkuat hubungan antara tenaga kesehatan dan masyarakat.

‎“Kesehatan bukan kompetisi antarfasilitas kesehatan. Ini adalah kerja kolektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Wagub NTB.

‎Ia mengatakan keberhasilan pembangunan kesehatan membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk pemerintah, tenaga medis, akademisi, organisasi profesi, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi kunci agar layanan kesehatan tidak hanya modern, tetapi juga inklusif dan berkeadilan.

‎Selain memperkuat sektor kesehatan, pelaksanaan PIFKI 2026 juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah Indonesia dinilai turut mendorong aktivitas sektor pariwisata dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di NTB.

‎Sementara itu, Ketua Umum LAFKI Benny H. Tumbelaka mengatakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Menurutnya, budaya mutu, keselamatan pasien, dan integritas tenaga kesehatan harus menjadi fondasi utama.

‎“Transformasi pelayanan kesehatan harus dibangun di atas budaya mutu dan profesionalisme. Teknologi hanya menjadi salah satu instrumen untuk mencapai pelayanan yang lebih aman dan berkualitas,” ujarnya.‎

‎Ia menjelaskan, selama enam tahun terakhir LAFKI terus melakukan pendampingan terhadap fasilitas kesehatan di berbagai daerah melalui proses akreditasi dan penguatan budaya mutu.

‎Melalui PIFKI 2026, LAFKI mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat komitmen membangun sistem kesehatan nasional yang lebih baik dengan mengedepankan nilai “Tatas, Tuhu, Trasna” yang bermakna tulus, benar, dan penuh kasih sayang.