Validasi Data PJU Tekan Tagihan Listrik, Dishub Loteng Hemat Ratusan Juta Perbulan

RRI.CO.ID, Lombok Tengah – Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Tengah terus melakukan validasi data Penerangan Jalan Umum (PJU) sebagai upaya memastikan pembayaran listrik sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Langkah ini dilakukan menyusul dorongan dari Kejaksaan Negeri Lombok Tengah untuk memperkuat tata kelola Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik melalui sinkronisasi data antara PT PLN (Persero) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Kepala Dinas Perhubungan Lombok Tengah, Hj. Baiq Sri Damayanti Wiradharma, mengatakan pihaknya diminta melakukan validasi terhadap seluruh titik PJU yang tersebar di wilayah Lombok Tengah agar tagihan listrik yang dibayarkan pemerintah daerah benar-benar sesuai dengan pemakaian.

"Kami diminta mengoptimalkan validasi data PJU. Tujuannya agar pembayaran yang dilakukan setiap bulan sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan, baik jumlah titik lampu maupun pemakaian dayanya," ujarnya Jumat, 12 Juni 2026.

Sri Damayanti menjelaskan, Dishub bersama PLN telah melakukan survei di 12 kecamatan untuk mendata kondisi seluruh titik PJU. Hasil survei tersebut kemudian direkonsiliasi dengan data PLN guna memastikan tidak ada lampu yang sudah mati atau tidak aktif namun masih masuk dalam perhitungan tagihan.

"Dari hasil survei ditemukan beberapa titik PJU yang sudah tidak aktif dan ada juga yang perlu penyesuaian daya. Data-data itu kami cocokkan dengan PLN sehingga tagihannya bisa disesuaikan," ucapnya.

Saat ini proses rekonsiliasi telah dilakukan di lima kecamatan yang masuk wilayah kerja PLN Praya, yakni Kecamatan Pujut, Praya Timur, Praya Barat, Praya Barat Daya, dan Praya Tengah. Sementara Kecamatan Praya dijadwalkan menyusul dalam waktu dekat sebelum dilanjutkan ke wilayah kerja PLN Kopang.

Menurutnya, validasi tersebut mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Jika sebelumnya tagihan listrik PJU Lombok Tengah mencapai hampir Rp1 miliar per bulan, kini nilainya terus menurun.

"Dulu pembayaran PJU hampir Rp1 miliar per bulan. Setelah dilakukan survei dan rekonsiliasi data, tagihannya turun menjadi sekitar Rp900 juta, kemudian Rp800 juta, dan terakhir sekitar Rp760 juta per bulan," jelasnya.

Penurunan tersebut diperkirakan masih akan berlanjut karena proses validasi belum selesai dilakukan di seluruh kecamatan.

Selain menyesuaikan data lampu yang tidak aktif, Dishub juga mendorong penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED yang lebih hemat energi. Langkah itu dinilai dapat semakin menekan biaya listrik PJU di masa mendatang.

Sri Damayanti menegaskan survei lapangan sangat penting sebagai bentuk mitigasi agar pembayaran listrik tidak melebihi penggunaan sebenarnya.

"Jangan sampai semua titik tetap dihitung dan dibayar padahal ada yang sudah mati atau tidak digunakan. Karena itu survei menjadi sangat penting untuk memastikan pembayaran sesuai pemakaian," katanya.

Selain menghemat anggaran, survei juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memetakan kebutuhan penerangan jalan di masa mendatang. Dari hasil pendataan, Lombok Tengah saat ini baru memiliki sekitar 7.700 titik PJU, sementara kebutuhan ideal agar seluruh wilayah terang diperkirakan mencapai 27 ribu titik lampu.

"Melalui survei ini kami juga mengetahui wilayah mana yang masih membutuhkan tambahan PJU. Karena saat ini jumlah lampu jalan yang ada masih jauh dari kebutuhan ideal," ungkapnya.