RRI.CO.ID, Dompu - Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, terus berupaya memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan meski dihadapkan pada kondisi fiskal daerah yang terbatas serta tidak adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur bagi kabupaten dan kota di NTB.

Bupati Dompu, Bambang Firdaus mengatakan, saat ini pemerintah daerah telah mengusulkan sebanyak 11 ruas jalan prioritas ke pemerintah pusat melalui koordinasi bersama Dinas PUPR dan Bappeda.

“Sebelas ruas jalan yang menjadi kewenangan daerah sudah kita usulkan. Kita berharap usulan Dompu dapat diakomodir oleh pemerintah pusat,” ujarnya, Minggu, 7 Juni 2026.

Menurut Bambang, upaya mendapatkan dukungan anggaran pusat tidak cukup hanya dengan pengajuan proposal, namun juga membutuhkan komunikasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki syarat tertentu dalam menyetujui usulan pembangunan jalan daerah, salah satunya ruas jalan yang diusulkan harus memiliki konektivitas dengan jalan nasional.

“Yang diprioritaskan pusat itu bagaimana jalan ini menghubungkan jalur nasional dengan nasional, sehingga bisa memperpendek waktu tempuh masyarakat,” katanya.

Salah satu contoh yang disebutkan yakni ruas Kempo hingga Sambi yang terhubung dengan jalan nasional dan dinilai memiliki manfaat besar dalam mempercepat akses transportasi masyarakat. Meski demikian, Bambang mengakui keterbatasan APBD membuat pemerintah daerah belum mampu melakukan pembangunan jalan secara menyeluruh.

Saat ini, pemerintah hanya mampu melakukan perawatan agar kerusakan jalan tidak semakin parah.

“Dengan kondisi APBD yang cukup ketat, kita hanya mampu melakukan perawatan dan tambal jalan supaya tidak rusak berat,” katanya.

Selain tambal jalan, pemerintah daerah juga fokus menangani titik-titik rawan yang membahayakan pengguna jalan, seperti talud longsor yang mulai memakan badan jalan. Beberapa ruas jalan yang menjadi prioritas penanganan di antaranya ruas Lanci hingga Kwangko, Monta-Bali Bunga hingga Wawonduru-Bali Bunga, serta sejumlah ruas lain yang membutuhkan perawatan rutin.

Bambang juga menyinggung rencana penanganan ruas jalan Sorisakolo menuju Saneo hingga Lepadi yang sebelumnya sempat direncanakan untuk ditenderkan pada 2025. Namun, rencana tersebut tertunda setelah anggaran infrastruktur sebesar Rp58 miliar dipangkas pemerintah pusat.

“Padahal sebelumnya 23 ruas jalan sudah kita anggarkan sekitar Rp27 miliar, tetapi kemudian dicabut kembali,” ujarnya.

Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Dompu memastikan upaya memperjuangkan perbaikan jalan tetap dilakukan demi mendukung aktivitas dan keselamatan masyarakat.