RRI.COMID, Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melaksanakan kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil serta Pelantikan Jabatan Fungsional pada Jumat, 5 Juni 2026 di Aula Kanwil Kementerian Hukum NTB. Sebanyak 14 pegawai resmi dilantik dalam prosesi tersebut, yang terdiri dari CPNS yang diangkat menjadi PNS serta pejabat fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam penguatan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kapasitas aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah menegaskan bahwa pengangkatan CPNS menjadi PNS bukan sekadar perubahan status kepegawaian, melainkan sebuah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya peran pejabat fungsional dalam mendukung kinerja organisasi yang semakin kompleks dan dinamis.

“Kami berharap seluruh pegawai yang hari ini dilantik dapat menjadikan amanah ini sebagai dorongan untuk bekerja lebih profesional, berintegritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jabatan ini adalah tanggung jawab moral dan institusional yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya,” ujar Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan seluruh pegawai untuk senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam setiap pelaksanaan tugas, mulai dari orientasi pelayanan hingga kolaborasi lintas sektor. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam membangun budaya kerja yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Kegiatan pelantikan kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh para pegawai yang dilantik bersama saksi dan Kepala Kantor Wilayah. Momentum ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi para ASN baru dalam mengemban tugas dan berkontribusi optimal bagi Kementerian Hukum, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat.