NTB Satukan Langkah Tekan Kekerasan Berbasis Gender

‎RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat komitmen penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peluncuran program Voice for Equality: Stop Kekerasan Berbasis Gender, Kamis, 4 Juni 2026. Program tersebut diharapkan menjadi pintu penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan setara bagi perempuan dan anak di NTB.

‎Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama lintas lembaga yang dipimpin Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri didampingi Ketua TP PKK NTB Sinta M. Iqbal di Aula Rinjani BPSDMD Provinsi NTB, Mataram.

‎Wagub NTB mengatakan kekerasan berbasis gender bukan semata persoalan sosial, melainkan berkaitan langsung dengan tantangan pembangunan daerah. Menurut dia, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki hubungan erat dengan persoalan perkawinan anak, stunting, rendahnya kualitas pendidikan, hingga kemiskinan ekstrem.

‎“Tanpa dukungan berbagai pihak, target yang ingin kita capai tidak akan terwujud. Karena itu, saya berharap kita semua memiliki komitmen yang sama untuk menjadi bagian dari gerakan menghentikan kekerasan berbasis gender di Nusa Tenggara Barat,” kata Indah.

‎Ia menilai penanganan kekerasan tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah. Keterlibatan keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, hingga dunia usaha dinilai menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan.‎

‎Menurut Indah, penguatan keluarga menjadi langkah awal yang harus diperkuat untuk memutus rantai kekerasan. Ia menyebut program sekolah perempuan dan berbagai pelatihan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi sarana membangun ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan kapasitas perempuan menghadapi persoalan sosial.

‎Indah juga meminta laki-laki mengambil peran lebih besar dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan harmonis.

‎“Para suami harus menjadi pelindung bagi keluarga, mencintai dan mengayomi istri serta anak-anaknya. Pencegahan kekerasan harus dimulai dari rumah dan lingkungan terdekat kita,” ujarnya.

‎Ketua Dewan Eksekutif Institut KAPAL Perempuan Misiyah mengatakan angka kekerasan terhadap perempuan diperkirakan jauh lebih besar dibanding data yang tercatat. Berdasarkan sejumlah kajian, satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan. Namun banyak kasus tidak dilaporkan karena korban takut terhadap stigma sosial dan tekanan lingkungan.‎

‎“Kekerasan sering dianggap sebagai persoalan pribadi atau aib keluarga. Padahal dampaknya sangat besar terhadap masa depan korban,” kata Misiyah.

‎Menurut dia, kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat memicu berbagai persoalan lanjutan, mulai dari hilangnya rasa aman, meningkatnya risiko perkawinan anak, hingga gangguan kesehatan fisik dan mental korban.

‎Sementara itu, Project Manager PLAN Indonesia Kristi Pratiwi mengatakan program Voice for Equality dirancang untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender melalui partisipasi aktif masyarakat, terutama perempuan dan kelompok rentan. Ia berharap program tersebut dapat memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam mendukung layanan perlindungan, pencegahan, dan pemulihan korban kekerasan.

‎“Kami berharap NTB semakin kuat dalam mencegah kekerasan berbasis gender sehingga angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perkawinan anak, dapat terus ditekan,” ujar Kristi.

‎Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah berharap komitmen yang dibangun tidak berhenti pada deklarasi, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata di tingkat keluarga dan masyarakat.