RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menyusun langkah menuju target Net Zero Emission (NZE) 2050 dengan menggandeng lembaga kajian energi bersih, Institute for Essential Services Reform atau IESR. Upaya tersebut ditandai dengan pertemuan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, di Kantor Gubernur NTB, Rabu, 3 Juni 2026.

Gubernur Iqbal mengatakan NTB membutuhkan arah pembangunan energi yang jelas dan terukur agar transisi menuju energi bersih tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. “IESR dapat memberikan masukan strategis untuk mengarusutamakan energi terbarukan. Dalam masa transisi energi seperti saat ini, inisiatif NZE juga perlu mendapat dukungan kuat dari pemerintah pusat,” kata Iqbal.

Menurut dia, NTB memiliki potensi energi terbarukan yang besar, terutama tenaga surya, yang dapat menjadi fondasi transformasi ekonomi daerah berbasis pembangunan berkelanjutan.

Dalam pertemuan itu, Fabby Tumiwa menyatakan IESR siap mendampingi Pemprov NTB dalam penyusunan peta jalan NZE 2050. Dukungan tersebut mencakup pengembangan ekosistem transisi energi, penyusunan kebijakan, hingga strategi investasi energi terbarukan.

Fabby menyebut sejumlah daerah di Indonesia telah lebih dahulu menetapkan target emisi nol bersih, di antaranya Bali yang menargetkan NZE pada 2045 dan Nusa Tenggara Timur pada 2050.

IESR juga telah menerbitkan kajian mengenai pulau berbasis 100 persen energi terbarukan dan fleksibilitas sistem tenaga listrik. Dalam kajian itu, Pulau Sumbawa dinilai memiliki potensi besar memenuhi seluruh kebutuhan listrik dari energi terbarukan, terutama tenaga surya dengan kapasitas mencapai 8,64 gigawatt.

“Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembangunan 100 GW energi surya di sekitar 80 ribu desa. Kami melihat ini sebagai momentum bagi daerah untuk berkontribusi dalam pencapaian target nasional,” ujar Fabby.

Selain aspek energi, pembahasan juga menyentuh kesiapan sumber daya manusia. Direktur Eksekutif ViriyaENB, Suzanty Sitorus, mendorong NTB memperkuat kapasitas tenaga kerja di sektor energi bersih agar dapat menjadi pusat pengembangan SDM energi terbarukan di kawasan Indonesia Timur.

Iqbal menilai peluang tersebut cukup besar karena tenaga kerja NTB dinilai memiliki kemampuan adaptasi dan bahasa yang dapat mendukung pasar kerja internasional, termasuk Timur Tengah.

“Banyak tenaga kerja NTB memiliki kemampuan berbahasa Arab. Yang perlu diperkuat adalah pendidikan teknis, pusat pelatihan, dan dukungan sertifikasi agar mampu bersaing di sektor energi terbarukan,” katanya.

Pertemuan itu menghasilkan kesepahaman awal untuk menjajaki kerja sama penyusunan peta jalan NZE NTB dan pengembangan kebijakan rendah emisi. Sejumlah sektor yang masuk dalam pembahasan meliputi kawasan rendah emisi, kendaraan listrik, transportasi publik, energi terbarukan, pengembangan tenaga kerja, hingga kawasan industri berkelanjutan.

Pemprov NTB berharap kolaborasi tersebut menjadi langkah awal percepatan transformasi energi bersih sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu pusat pengembangan energi terbarukan nasional.