RRI.CO.ID, Mataram - Bangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disiapkan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Pagutan Timur, Kota Mataram, telah selesai dibangun. Namun, fasilitas yang diharapkan menjadi pusat produksi makanan bergizi bagi pelajar itu hingga kini belum dapat difungsikan karena pemerintah daerah masih menunggu kepastian mekanisme pengelolaan dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, mengatakan secara fisik pembangunan dapur SPPG yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah tuntas. Meski demikian, proses operasional belum bisa dilakukan karena belum ada kejelasan mengenai pola penyerahan aset dan tata kelola fasilitas tersebut.

“Yang masih kami tunggu saat ini adalah model penyerahannya. Apakah nanti diserahkan langsung dari Kementerian PU kepada Pemerintah Kota Mataram atau melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Mekanisme itu yang sampai sekarang masih kami menunggu petunjuknya,” ujar Alwan Rabu 3 Juni 2026.

Dapur SPPG tersebut dibangun di atas lahan milik Pemerintah Kota Mataram seluas sekitar enam hingga tujuh are yang berada di kawasan Pagutan Timur, tepatnya di area belakang kompleks BP2KB dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Lokasi tersebut sebelumnya diusulkan oleh Pemkot sebagai bagian dari dukungan terhadap program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi masyarakat.

Menurut Alwan, pada tahap awal Pemkot Mataram mengajukan empat titik lokasi pembangunan dapur MBG. Namun, hingga saat ini pemerintah pusat baru merealisasikan pembangunan satu unit dapur di Pagutan Timur.

“Dari empat titik yang kami tawarkan, baru satu yang dibangun dan saat ini sudah selesai. Mudah-mudahan proses penyerahannya segera dilakukan sehingga bisa masuk ke tahap berikutnya,” katanya.

Alwan menjelaskan, berdasarkan skema yang pernah dipaparkan pemerintah pusat, bangunan yang telah selesai dibangun akan diserahkan terlebih dahulu kepada pemerintah daerah sebagai aset. Selanjutnya, pengelolaan operasional dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Gizi Nasional yang nantinya menunjuk mitra pelaksana untuk menjalankan kegiatan dapur.

“Informasi yang pernah kami terima, asetnya diserahkan ke daerah, kemudian ada kerja sama dengan BGN. Nanti BGN yang mencari mitra untuk mengelola operasional dapur tersebut. Namun apakah skemanya masih sama atau ada perubahan, itu yang masih kami tunggu,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Mataram telah menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan program MBG dengan menyediakan lahan tanpa membebani anggaran daerah untuk pembangunan fasilitas. Karena itu, Pemkot berharap proses administrasi dan penetapan mekanisme pengelolaan dapat segera dituntaskan agar dapur yang telah berdiri tidak terlalu lama menganggur.

“Kami berharap secepatnya ada kejelasan dari pemerintah pusat sehingga dapur ini bisa segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” Kata Alwan.