Ratusan Kepala Keluarga di Lotim Jadi Sasaran Pendataan Digitalisasi Bansos

RRI.CO.ID, Lombok Timur - Sekitar 400 ribu kepala keluarga di Kabupaten Lombok Timur akan menjadi sasaran pendataan dalam program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang tengah diuji coba pemerintah. Pendataan tersebut dilakukan melalui sistem baru berbasis verifikasi biometrik untuk memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

Perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Republik Indonesia, Samuel Prayoga Tampubolon, mengatakan Lombok Timur menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi perluasan uji coba digitalisasi bansos tahun 2026. “Tujuan utama sistem ini adalah memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” kata Samuel dalam sosialisasi perluasan uji coba digitalisasi bansos di Lombok Timur. Rabu, 3 Juni 2026.

Ia menjelaskan, saat proses pendaftaran dilakukan, sistem akan melakukan verifikasi biometrik dengan mencocokkan wajah pemohon dengan data yang tersimpan dalam basis data kependudukan nasional. Jika data dinyatakan sesuai, sistem akan menampilkan data keluarga dan menghitung tingkat kelayakan penerima bantuan berdasarkan berbagai indikator yang telah ditetapkan.

Menurut Samuel, penerapan teknologi digital dan biometrik tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial sekaligus meminimalkan kesalahan dalam penyaluran bantuan. " Diharapkan bantuan tepat sasaran," katanya.

Saat ini, program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako masih menghadapi tingkat kesalahan sasaran yang cukup tinggi. Dari total alokasi bantuan sosial nasional sekitar Rp78 triliun, diperkirakan sekitar 45 persen masih belum tepat sasaran. Melalui digitalisasi bansos, pemerintah menargetkan tingkat inclusion error dan exclusion error dapat ditekan hingga di bawah 20 persen, bahkan idealnya kurang dari 10 persen.

Meski demikian, Samuel menegaskan sistem baru tersebut tidak serta-merta menggantikan mekanisme yang telah berjalan. " Selama masa uji coba, layanan melalui aplikasi Cek Bansos, operator desa, pendamping PKH, dan Agen Perlinsos tetap digunakan sebagai bagian dari proses transisi," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Dedi Kurniawan, mengatakan perluasan uji coba ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan, menguji penerimaan masyarakat terhadap sistem pendaftaran mandiri. Disamping itu mengukur kesiapan komponen digital publik sebelum diterapkan secara nasional.

" Melalui uji coba Portal Perlinsos, Lombok Timur diharapkan dapat menjadi daerah percontohan dalam penerapan tata kelola bantuan sosial yang lebih modern, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sebelum diterapkan secara luas di seluruh Indonesia," ucapnya.