RRI.CO.ID, Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti kegiatan Policy Talks bertema “Penguatan Analis Kebijakan di Wilayah” yang dilaksanakan secara daring, Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh Analis Kebijakan dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai wadah peningkatan kapasitas dan penguatan peran Analis Kebijakan dalam mendukung penyusunan kebijakan serta regulasi yang berkualitas.

Kegiatan diawali dengan pemaparan mengenai pentingnya peran Analis Kebijakan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyediaan rekomendasi kebijakan yang berbasis data, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui forum ini, para peserta didorong untuk terus meningkatkan kompetensi sekaligus memperkuat kolaborasi dan pertukaran pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

Pada sesi materi, peserta memperoleh pembahasan mengenai analisis dan siklus kebijakan publik dalam tata kelola pemerintahan yang responsif. Dijelaskan bahwa kebijakan publik merupakan instrumen strategis pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat dan mewujudkan tujuan pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya harus memenuhi aspek legal dan administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.

Selain itu, dipaparkan pula pentingnya penerapan siklus kebijakan publik yang meliputi agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation, dan policy evaluation. Melalui tahapan tersebut, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat, sekaligus menjawab berbagai tantangan yang berkembang, seperti transformasi digital, perlindungan data pribadi, dan harmonisasi regulasi.

Dalam sesi berikutnya, Widhi Novianto selaku Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, menegaskan pentingnya peran Analis Kebijakan dalam mendukung pembaharuan hukum di daerah.

“Analis Kebijakan memiliki peran strategis dalam seluruh tahapan siklus kebijakan, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan alternatif kebijakan, implementasi hingga evaluasi kebijakan. Karena itu, kebijakan perlu disusun dengan pendekatan evidence-based policy yang didasarkan pada data, hasil penelitian, evaluasi program, dan bukti empiris yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa penguatan kapasitas Analis Kebijakan menjadi langkah penting dalam mendukung peningkatan kualitas kebijakan dan layanan publik. Menurutnya, Analis Kebijakan memiliki peran strategis dalam menyediakan rekomendasi yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat sehingga mampu mendukung terwujudnya kebijakan yang adaptif, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.