RRI.CO.ID, Mataram - Menyikapi bentuk kesiagaan dan kewaspadaan terhadap situasi cuaca dan iklim terbaru dalam beberapa bulan ke depan, RRI Mataram mewawancara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) Sadimin, ST., MT. Wawancara berlangsung secara daring, Senin, 18 Mei 2026.

RRI: Apa kesiapan penanggulan bencana terbaru saat ini?

BPBD: Kesiapan penanggulangan bencana kekeringan saat ini berfokus pada penguatan mitigasi dini, kesiapan personel, dan pengelolaan logistik air bersih. Langkah ini diambil guna menghadapi musim kemarau yang mulai memasuki wilayah Indonesia serta potensi kekeringan yang diperkirakan puncaknya terjadi beberapa bulan ke depan. Secara umum, kesiapan penanggulangan bencana kekeringan dibagi menjadi beberapa aspek.

Kesiapan logistik dan peralatan berupa, penyediaan armada air bersih yang terdiri dari, BPBD menyiagakan armada truk tangki air untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah-wilayah kritis yang rawan krisis air. Kesiapan Personel, antara lain, apel kesiagaan personel gabungan terus dilakukan di tingkat wilayah rawan bencana guna memastikan respon cepat saat kekeringan mulai berdampak. Pengadaan Sarana Penampung berupa penyiapan tandon air portabel, pembuatan sumur bor baru, serta pemeliharaan embung penampung air terus dikebut di wilayah pedesaan.

Penguatan sistem peringatan dan prediksi cuaca terdiri dari, pemantauan Intensif BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperbarui peta wilayah kering dan memprediksi curah hujan secara berkala guna memetakan potensi wilayah terdampak. Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang menegaskan skema penyemaian awan atau hujan buatan dipersiapkan sebagai instrumen untuk memicu hujan di daerah tangkapan air dan menekan risiko kebakaran lahan yang sering menyertai kekeringan.

RRI: Pihak pihak siapa yang dapat diajak bekerja sama dalam penanggulangan bencana seperti kekeringan?

BPBD: Bila Kondisi kekeringan semakin meningkat nantinnya maka kami mau melakukan Rakor Bersama Forkopimda dan stekhoder terkait lainnya untuk menentukan status bencana kekeringan yang terjadi. Bila statusnya sudah dinyatakan Darurat maka kami akan melakukan aktivasi Posko Siaga Bencana, antara lain, pembentukan posko kekeringan terpadu dilakukan untuk menyinkronkan data titik kering antara pemerintah pusat dan daerah. Bila status darurat telah ditetapkan maka bisa melakukan Sinergi Lintas Sektoral, BPBD akan mengoordinasikan langkah pengamanan sumber pangan dan pasokan air bersih bersama TNI, Polri, serta instansi terkait agar dampak sosial-ekonomi kekeringan dapat diminimalkan.

RRI: Mengapa mereka yang diajak untuk berkolaborasi?

BPBD: Kolaborasi antarpihak sangat penting karena bencana kekeringan memiliki dampak yang luas, kompleks, dan tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja karena menimbulkan dampak lintas sektor. Kekeringan merusak pertanian, mengancam pangan, menurunkan kesehatan, dan menghentikan industri. Keterbatasan sumber daya, tidak ada satu lembaga pun yang memiliki semua anggaran, personel, dan teknologi yang cukup. Saling ketergantungan, pasokan air di hulu kota diatur oleh wilayah kabupaten lain di sekitarnya. Efisiensi penanganan, Kerja sama mencegah tumpang tindih bantuan dan mempercepat distribusi air bersih ke warga.

Solusi jangka panjang, butuh akademisi untuk riset cuaca dan perusahaan swasta untuk mendanai infrastruktur air. Penanganan Kekeringan diperlukan Peran Masing-Masing Pihak (Model Pentahelix). Pemerintah membuat kebijakan, menetapkan status darurat, dan mengkoordinasikan anggaran penanggulangan. Masyarakat menghemat penggunaan air sehari-hari dan menjaga kelestarian sumber air lokal. Akademisi menyediakan data prakiraan cuaca, memetakan risiko, dan menciptakan teknologi hemat air. Dunia Usaha menyalurkan bantuan CSR berupa sumur bor, tangki air, atau sembako. Media Massa menyebarkan informasi peringatan dini dan mengedukasi cara menghadapi krisis air.

RRI: Tahun ini, NTB di bawah pengaruh El Nino. Apa tanggapan Bapak?

BPBD: Pengaruh El Nino di NTB cukup mengkhawatirkan karena dapat memicu defisit curah hujan dan membuat musim kemarau panjang. Untuk memantau anomali iklim terkini secara berkala, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengakses BMKG NTB atau Portal Informasi Cuaca NTB.

Menanggapi fenomena alam ini, terdapat beberapa langkah strategis konkret yang perlu menjadi fokus dan tanggapan prioritas kita bersama, diantaranya, mitigasi kekeringan, pemerintah daerah bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) harus mengoptimalkan infrastruktur seperti bendungan dan embung untuk menjaga ketersediaan air bersih dan irigasi. Adaptasi sektor pertanian, mengingat NTB adalah salah satu lumbung pangan nasional, petani harus didorong melakukan penyesuaian pola tanam, menggunakan varietas padi atau palawija yang tahan kering, serta menerapkan teknik hemat air. Ketahanan Pangan, seperti perlunya cadangan logistik dan diversifikasi pangan untuk mengantisipasi potensi penurunan produksi pertanian dan lonjakan harga di pasaran. Kewaspadaan bencana mengingat wilayah Lombok dan sekitarnya rentan terhadap krisis air bersih dan risiko titik api, maka BPBD NTB dan Kabupaten selalu koordinasi siaga darurat harus terus ditingkatkan untuk mengantisipasi bencana kekeringan ini.

RRI: Di mana daerah daerah yang dianggap BPBD NTB perlu perhatian, urgen terkait kekeringan?

BPBD: Daerah yang rawan kekeringan adalah wilayah selatan pulau Lombok dan Sumbawa.

RRI: Bagaimana BPBD NTB memandang keterhubungan tugas dan fungsi BPBD terhadap RPMJD NTB?

BPBD: BPBD Provinsi NTB memandang keterhubungan tugas dan fungsinya terhadap RPJMD NTB sebagai pilar strategis utama dalam menjamin keberlanjutan pembangunan daerah melalui penguatan resiliensi (ketangguhan) terhadap bencana. BPBD NTB menilai bahwa target-target makro pembangunan ekonomi dan kesejahteraan dalam RPJMD tidak akan tercapai secara optimal tanpa adanya sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang kokoh.

RRI: Selanjutnya seperti apa teknis pelaksanaan di lapangan?

BPBD: Secara spesifik, BPBD NTB menerjemahkan dan mengintegrasikan tugas pokoknya ke dalam kerangka dokumen RPJMD NTB melalui poin-poin keterhubungan Penyelarasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Tugas pokok BPBD NTB terkoneksi langsung dengan sasaran makro RPJMD NTB, khususnya dalam Memperkuat Sistem Mitigasi Bencana dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

BPBD bertanggung jawab penuh terhadap pencapaian dua indikator utama pembangunan daerah, yaitu Indeks Risiko Bencana (IRB), merupakan upaya menurunkan tingkat kerentanan wilayah terhadap ancaman bencana alam. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi dan memulihkan diri dari dampak bencana. b. Pengarusutamaan Mitigasi dalam Dokumen Perencanaan (Mainstreaming) BPBD NTB memandang penanggulangan bencana bukan sekadar aksi saat darurat, melainkan bagian dari perencanaan tata ruang dan investasi daerah. Melalui regulasi pemaduan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam RPJMD, setiap kebijakan pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial yang dirancang dalam RPJMD wajib mempertimbangkan peta