RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram kembali menorehkan capaian penting dalam tata kelola pemerintahan dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan tersebut diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Suparwadi, kepada Wakil Wali Kota Mataram, TGH Mujiburrahman, dalam acara resmi di Auditorium Lantai III Kantor BPK NTB, Senin 25 Mei 2026.

"Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade ini bukan sekadar capaian administratif, melainkan cerminan konsistensi dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas," ujarnya.

Wakil Wali Kota Mataram, TGH Mujiburrahman, mengatakan capaian tersebut menjadi hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga disiplin pengelolaan anggaran serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Opini WTP ini bukan hanya penghargaan, tetapi juga amanah agar kami terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempertahankan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel,” kata Wakil Wali Kota usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Ia menegaskan, keberhasilan mempertahankan opini WTP ke-12 menunjukkan komitmen Pemkot Mataram dalam menjalankan rekomendasi perbaikan dari BPK secara berkelanjutan. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas keuangan menjadi fondasi penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan NTB, Suparwadi, menyampaikan opini WTP diberikan karena laporan keuangan Pemkot Mataram dinilai telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan serta didukung sistem pengendalian internal yang berjalan efektif.

“Pemerintah daerah mampu menyajikan laporan keuangan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Capaian tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pengawasan internal dan tata kelola birokrasi di lingkungan Pemkot Mataram terus mengalami penguatan. Di tengah tuntutan efisiensi dan transparansi anggaran.

"Keberhasilan mempertahankan opini WTP dinilai menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pembangunan dan kepercayaan publik," jelasnya.