RRI.CO.ID, Lombok Barat - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bergerak cepat menuntaskan persoalan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masih menjadi pekerjaan besar di daerah tersebut. Pada tahun anggaran ini, Pemkab Lobar menargetkan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 1.000 unit RTLH sebagai bentuk keseriusan menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha menegaskan, langkah percepatan itu menjadi harapan baru bagi masyarakat di Bumi Patut Patju. Pasalnya, berdasarkan hasil pemetaan terbaru, jumlah rumah warga yang masuk kategori tidak layak huni di Lombok Barat masih tergolong tinggi, bahkan mencapai lebih dari 80 ribu unit.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengurangi angka RTLH secara bertahap setiap tahun agar masyarakat dapat hidup lebih layak dan nyaman,” ujarnya, Selasa 19 Mei 2026.

Ummi Nurul, sapaan akrabnya, mengatakan Pemkab Lombok Barat telah menyiapkan anggaran murni dari APBD sebesar Rp10 miliar guna mendukung program penanganan RTLH tersebut. Menurutnya, keberpihakan pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat harus diwujudkan melalui langkah nyata dan berkelanjutan.

“Kami di kabupaten terus menganggarkan melalui APBD sebesar Rp10 miliar. Namun tentu saja anggaran ini belum cukup jika melihat luasnya kebutuhan masyarakat yang harus dibantu,” katanya.

Ia menilai, sinergi dengan pemerintah pusat maupun berbagai lembaga lain menjadi faktor penting agar percepatan penanganan RTLH dapat berjalan maksimal. Dengan kolaborasi yang kuat, program bantuan perumahan diyakini mampu menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.

Selain itu, Nurul Adha juga mengapresiasi kebijakan baru dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait penerapan sistem tender rakyat dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menurutnya, kebijakan tersebut membawa dampak positif bagi masyarakat kecil sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal.

“Sistem ini sangat berpihak kepada rakyat karena anggaran yang ada benar-benar terserap dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan program BSPS tidak hanya membantu warga memperoleh rumah layak huni, tetapi juga memberikan efek ekonomi yang luas. Toko bangunan lokal ikut bergerak, tenaga kerja masyarakat terserap, dan perputaran ekonomi desa menjadi semakin hidup.

“Ketika program berjalan, masyarakat ikut merasakan manfaat ekonominya. Toko bangunan bergerak, pekerja lokal mendapatkan penghasilan, sehingga dampaknya sangat baik bagi daerah,” katanya menegaskan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap program penanganan RTLH dapat terus diperkuat setiap tahun demi mewujudkan lingkungan hunian yang sehat, aman, dan manusiawi bagi seluruh masyarakat.

“Kami ingin program ini benar-benar menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lombok Barat,” katanya mengakhiri.