RRI.CO.ID, Lombok Barat - Peluncuran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kembali menjadi sorotan nasional setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi meluncurkan program tersebut di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tepatnya di Kabupaten Lombok Barat.

Program ini menjadi bagian dari kebijakan lintas provinsi yang melibatkan lima wilayah sekaligus, yakni NTB, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Maluku Utara.

Maruarar Sirait menegaskan program BSPS merupakan wujud nyata dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah yang layak huni. Ia menyebutkan bahwa tahun ini terjadi lonjakan besar pada kuota program rumah subsidi dan bantuan rumah swadaya secara nasional.

“Kalau tahun lalu hanya sekitar 45 ribu unit, tahun ini meningkat menjadi 400 ribu unit secara nasional. Ini lompatan besar yang tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk DPR RI,” ujarnya menegaskan. Selasa 19 Mei 2026.

Ia juga mengungkapkan berdasarkan laporan Balai terkait, kebutuhan rumah tidak layak huni (RTLH) di NTB mencapai sekitar 509 ribu unit. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Lombok Barat mengambil porsi penanganan sekitar 10 persen yang akan diselesaikan secara bertahap melalui berbagai skema bantuan.

Selain BSPS, pemerintah pusat juga memperluas dukungan melalui program 350 ribu unit rumah subsidi, termasuk skema khusus untuk nelayan serta berbagai kemudahan perizinan di daerah. Fasilitas seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan turut disiapkan untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPRPKP Lombok Barat Lalu Ratnawi menjelaskan proses verifikasi penerima bantuan kini diperketat hingga tingkat lapangan. Petugas diterjunkan langsung untuk memastikan data penerima sesuai dengan indikator kemiskinan, desil satu, hingga kondisi stunting.

“Verifikasi kita perketat agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” katanya menegaskan.

Ratnawi juga memaparkan target pembangunan dan perbaikan rumah di Lombok Barat tahun ini mencapai 1.000 unit. Program tersebut akan didukung melalui kolaborasi berbagai sumber anggaran, mulai dari BSPS, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, hingga Baznas.

Untuk APBD Lombok Barat, bantuan rumah baru dialokasikan sekitar Rp35 juta per unit, sementara rehabilitasi rumah (rehab) sekitar Rp25 juta per unit. Nilai bantuan dari BSPS juga berada pada kisaran yang hampir sama.

“Jika digabungkan seluruh sumber pendanaan, total anggaran bisa menembus lebih dari Rp20 miliar. Ini belum termasuk dukungan dari Baznas dan pihak lainnya,” ucapnya mengakhiri.