Kemenkum NTB dan Pemkot Mataram Jajaki Kerja Sama Forum Komunikasi Kebijakan

RRI.CO.ID, Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Mataram dalam rangka perencanaan kerja sama pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK), Rabu 12 Agustus 2026. Pertemuan berlangsung di Ruang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kantor Wali Kota Mataram.

Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum NTB dalam mengembangkan jejaring FKK bersama pemerintah daerah. Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara Kementerian Hukum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat kualitas kebijakan melalui komunikasi, koordinasi, dan sinergi.

Kadiv PPPH Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga, bersama Tim Pokja Badan Strategi Kebijakan (BSK) dan Analis Kebijakan memaparkan sejumlah kegiatan yang dapat dikolaborasikan, di antaranya Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK), Diskusi Strategi Kebijakan (DSK), Policy Talks, serta kajian terhadap berbagai isu strategis daerah.

Ruang lingkup kerja sama juga diarahkan pada penguatan kapasitas Analis Kebijakan melalui pelatihan, workshop dan pertukaran pengetahuan, evaluasi kebijakan, pemanfaatan platform Legal Policy Hub, serta penyelenggaraan seminar dan Focus Group Discussion (FGD). Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan yang berbasis data, responsif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram, H. Lalu Martawang, S.E., M.Si., menyambut baik rencana kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi bersama Kanwil Kemenkum NTB dapat mendukung peningkatan kapasitas aparatur, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta memperluas jejaring kebijakan di daerah.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik.

“Kebijakan yang baik harus lahir dari proses yang kolaboratif, didukung data dan analisis yang kuat, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut turut dibahas mekanisme kerja sama mulai dari tahap perencanaan, penjajakan, perumusan naskah hingga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kedua pihak sepakat melanjutkan koordinasi teknis agar ruang lingkup kerja sama selaras dengan kebutuhan dan prioritas Pemerintah Kota Mataram, sekaligus mendukung peningkatan kualitas kebijakan publik secara berkelanjutan.