RRI.CO.ID, Lombok Barat - Pemerintah pusat dan daerah kembali menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat stabilitas keamanan sekaligus mempercepat pembangunan perumahan rakyat melalui Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang digelar di Hotel Merumatta Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa 19 Mei 2026.

Kegiatan strategis tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama para gubernur dari wilayah NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara, serta unsur Forkopimda, TNI-Polri, Kejaksaan, BIN Daerah, hingga DPRD provinsi.

Rakor yang diawali arahan Menko Polkam ini membahas isu-isu strategis nasional, mulai dari penguatan keamanan maritim, pertahanan negara, pengarusutamaan gender di sektor keamanan, hingga evaluasi program pembangunan daerah yang selaras dengan visi nasional Presiden Prabowo Subianto.

Dalam sambutannya, Djamari Chaniago menegaskan pentingnya optimalisasi potensi sumber daya alam dan sektor pariwisata di daerah sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat.

“Baru sekarang saya datang ke Lombok dan kesempatan ini saya gunakan untuk mendorong Forkopimda agar menjadikan sumber daya alam kita sebagai pusat destinasi wisata karena keindahannya. Sudah saatnya masyarakat benar-benar menikmati kekayaan negeri ini,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan berbagai capaian program perumahan nasional melalui pemutaran video 21 capaian kinerja sektor perumahan yang tengah dijalankan pemerintah.

Ia menegaskan pemerintah terus mempercepat akses masyarakat terhadap hunian layak melalui kebijakan pro rakyat, termasuk kebijakan pembebasan BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Terima kasih kepada Pak Mendagri, kita sudah membuat kebijakan SKB tiga menteri yang sangat pro rakyat. BPHTB dan PBG gratis untuk MBR adalah bentuk nyata keberpihakan negara. Ini juga menunjukkan bahwa birokrasi kita sekarang jauh lebih cepat,” katanya menegaskan.

Maruarar Sirait juga menambahkan bahwa keberhasilan sektor perumahan tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, hingga masyarakat.

“Bagaimana kekuatan kepercayaan dan semangat gotong royong dari berbagai pihak menjadi kunci. Jika kita kompak dengan konsep yang jelas, maka dukungan sinergi akan semakin kuat,” ucapnya.

Ia juga menekankan program unggulan Kementerian PKP yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan terus diarahkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan perumahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi terhadap capaian Provinsi NTB dalam percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang dinilai sebagai salah satu yang tertinggi di Indonesia.

“Provinsi NTB menjadi daerah dengan capaian tertinggi, yakni 64 izin PBG untuk sekitar 6.170 unit rumah rakyat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang disebut sebagai langkah bersejarah dalam peningkatan kualitas hunian masyarakat di berbagai daerah.

“Program bedah rumah 400 ribu unit BSPS ini adalah pertama kali dalam sejarah. Dan saat ini pemerintah telah menetapkan setiap kabupaten di NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, serta Papua mendapatkan minimal 500 unit bedah rumah,” katanya menegaskan.

Selain itu, Tito Karnavian juga mengungkapkan adanya alokasi pembangunan 15.000 rumah di kawasan perbatasan melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional.

Rakor Forkopimda NTB tersebut berlangsung khidmat, penuh semangat kebangsaan, dan memperlihatkan kuatnya komitmen lintas sektor dalam membangun daerah. Acara kemudian ditutup dengan penampilan lagu “Di Bawah Tiang Bendera” yang dibawakan oleh Edo Kondologit, menghadirkan suasana haru sekaligus memperkuat nilai persatuan.

Melalui forum ini, Kementerian PKP menegaskan kembali komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat Indonesia secara inklusif dan berkeadilan.