RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Kota Mataram memastikan pelayanan pendidikan tetap berjalan normal meski ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan memasuki masa pensiun sepanjang 2026. Mayoritas pegawai yang purna tugas tersebut berasal dari kalangan tenaga pendidik.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono, mengatakan jumlah ASN yang akan pensiun tahun ini mencapai sekitar 180 orang dari total lebih dari 5.940 ASN di lingkup Pemkot Mataram.

“Ada sekitar 180 ASN yang akan pensiun tahun ini, dan yang paling banyak berasal dari guru,” ujarnya, Senin 18 Mei 2026.

Meski demikian, Pemkot Mataram memastikan kebutuhan tenaga pengajar di sekolah negeri masih dapat terpenuhi. Sebab, pemerintah daerah saat ini masih memiliki tenaga pendidik dari berbagai skema kepegawaian, mulai dari ASN, PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu, hingga tenaga honorer.

Menurut Taufik, komposisi guru di Kota Mataram saat ini masih didominasi pegawai berstatus PNS dengan persentase sekitar 65 persen, sedangkan sisanya merupakan guru PPPK penuh waktu.

“Kebutuhan guru masih bisa kita penuhi karena selain PNS juga ada PPPK dan tenaga non-ASN yang masih membantu pelayanan pendidikan,” katanya.

Di tengah berkurangnya jumlah guru akibat pensiun, Pemkot Mataram juga masih menunggu regulasi pemerintah pusat terkait wacana pelarangan guru non-ASN atau honorer mengajar di sekolah negeri. Kebijakan tersebut sebelumnya sempat memunculkan kekhawatiran terjadinya kekurangan tenaga pengajar di sejumlah sekolah.

"Kami belum terima aturan resmi dari pemerintah pusat terkait itu, kita tunggu saja pada prinsifnya setiap kebijakan pasti ada solusinya," ujar Yoyok sapaan akrabnya.

Sementara itu, untuk mengantisipasi kekosongan jabatan akibat pensiun, Pemkot Mataram telah mengusulkan sekitar 200 formasi CPNS dan PPPK kepada pemerintah pusat. Formasi tersebut terdiri atas 80 persen CPNS dan 20 persen PPPK.

Meski usulan tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), proses pendaftaran CPNS diperkirakan mulai dibuka pada triwulan III tahun 2026 dengan pengangkatan ASN baru pada awal 2027.

"Kami berharap kekurangan pegawai akibat pensiun dapat diantisipasi tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan," katanya.