RRI.CO.ID, Lombok Timur - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur memastikan tenaga honorer yang telah masuk pendataan dan memiliki masa kerja berkelanjutan tetap aman bekerja. Penegasan tersebut disampaikan Kepala BKPSDM Lombok Timur, Yulian Ugik Lusianto.

Ugik menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi resmi terkait isu nasional mengenai pembatasan masa pengabdian tenaga honorer hingga Desember 2026. Ia juga memastikan tidak ada kebijakan perumahan terhadap guru honorer di Kabupaten Lombok Timur.

“Sepanjang tenaga honorer masih aktif dan dibutuhkan daerah, mereka tetap bekerja seperti biasa,” ujar Ugik, Sabtu 16 Mei 2026.

Menurutnya, tenaga honorer yang saat ini sedang berproses menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tetap dapat bekerja sambil menunggu proses pengangkatan selesai.

"Penggajian tetap berjalan sesuai kemampuan APBD atau keuangan daerah masing-masing,” jelasnya.

Ia menambahkan, seluruh tenaga non-ASN di Lombok Timur yang masih aktif bekerja tetap dilanjutkan pengabdiannya sesuai kebutuhan daerah. Data BKPSDM mencatat terdapat sekitar 917 guru honorer non-database yang belum masuk dalam skema PPPK paruh waktu.

Meski demikian, para guru tersebut tetap telah diakomodasi melalui surat keputusan internal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Menurut Ugik, kelompok honorer tersebut sebelumnya telah masuk pendataan, namun memilih mengikuti seleksi CPNS sehingga tidak mengikuti tes PPPK paruh waktu.

“Kami tetap mengakomodasi mereka agar pengabdian tetap berlanjut sambil menunggu kebijakan berikutnya,” katanya.

Ia juga menepis kekhawatiran terkait isu penghapusan honorer pada 2026. Sebab, mayoritas guru honorer di Lombok Timur telah memenuhi syarat yang berlaku.

"Para tenaga honorer rata-rata masa kerja mereka minimal dua tahun secara terus-menerus dan telah masuk dalam Data Pokok Pendidikan," ucapanya.