RRI.CO.ID, Lombok Barat - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memastikan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) tetap berjalan meski di tengah libur nasional dan hari besar keagamaan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) membuka layanan khusus pada Kamis, 14 Mei 2026 dan Jumat, 15 Mei 2026, sebagai bentuk komitmen menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses masyarakat.

Pelayanan tersebut berlangsung setengah hari, yakni mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WITA. Masyarakat dapat langsung mendatangi kantor Dukcapil Lombok Barat untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan secara gratis tanpa dipungut biaya.

Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat, Fathurrahman, menegaskan kebijakan ini merupakan bagian dari instruksi nasional guna memastikan kebutuhan administrasi warga tetap terpenuhi, terutama di momen penting.

“Ini layanan setengah hari selama hari libur keagamaan dan hari besar. Tidak saja di Lombok Barat, tapi juga ada edaran dari Dirjen Dukcapil untuk mendukung warga yang memang sedang membutuhkan dokumen kependudukan,” ujarnya, Rabu 13 Mei 2026.

Ia menjelaskan, layanan yang tersedia meliputi perekaman dan pencetakan KTP elektronik, baik untuk pemula maupun penggantian karena rusak, hilang, atau perubahan data.

“Kita tunggu masyarakat di kantor Dukcapil dari jam delapan sampai jam dua belas di hari pertama, sementara di hari Jumat sampai setengah dua belas,” katanya menegaskan.

Lebih lanjut, Fathurrahman mengungkapkan bahwa kebutuhan layanan adminduk di Lombok Barat saat ini cukup mendesak, terutama menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada Desember mendatang. Tercatat masih ada 3.334 warga di 77 desa yang belum melakukan perekaman KTP elektronik.

“Kami berharap para kepala desa dapat memanfaatkan momentum libur ini untuk mengarahkan warganya datang ke Dukcapil. Apalagi anak-anak sedang libur sekolah, ini kesempatan bagus untuk mengurus KTP,” ucapnya.

Menurutnya, kepemilikan KTP elektronik sangat penting karena menjadi akses utama dalam berbagai layanan, mulai dari pembuatan SIM, perbankan, pendidikan hingga layanan kesehatan.

“Intinya kita ingin membahagiakan warga Lombok Barat agar segera memiliki KTP. Bahkan di hari libur pun kita tetap siap melayani,” katanya.

Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya pembaruan data kependudukan secara berkala. Data yang akurat tidak hanya berdampak pada pelayanan publik, tetapi juga berpengaruh pada perhitungan alokasi keuangan dari pemerintah pusat ke daerah.

“Kalau data kita akurat, Insya Allah perhitungan pusat terhadap daerah juga akan lebih tepat berdasarkan jumlah penduduk yang ada,” ujarnya.

Secara keseluruhan, saat ini masih terdapat sekitar 29 ribu warga Lombok Barat yang belum melakukan perekaman KTP, khususnya dari kelompok usia 16 tahun hingga proyeksi 2027 mendatang. Namun, untuk kebutuhan mendesak Pilkades, jumlah tersebut difokuskan pada 3.334 warga di 77 desa.

“Kita targetkan hingga akhir Desember nanti tersisa sekitar 8.800 warga yang belum rekam, dengan 3.000 di antaranya berada di desa-desa yang akan melaksanakan Pilkades. Mudah-mudahan mereka bisa hadir di titik pelayanan kami di kantor Dukcapil,” katanya mengakhiri.