RRI.CO.ID.Mataram-Pemerintah Kota Mataram menargetkan penghematan anggaran hingga Rp3 miliar sampai Desember 2026 melalui kebijakan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas pejabat. Langkah tersebut dilakukan di tengah upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas keuangan tanpa mengganggu pelayanan publik.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, mengatakan efisiensi difokuskan pada kendaraan operasional pejabat, baik roda empat maupun roda dua. Sementara kendaraan pelayanan masyarakat seperti armada kebersihan, pertamanan, dan operasional lapangan tetap berjalan normal.

“Yang kita efisiensikan itu kendaraan dinas pejabat. Kalau kendaraan pelayanan seperti kebersihan, pertamanan dan pelayanan publik lainnya tetap dioptimalkan, tidak ada pemotongan,” ujar Alwan Basri Rabu 13 Mei 2026.

Ia menjelaskan, dari total anggaran BBM Pemkot Mataram yang mencapai sekitar Rp20 miliar per tahun, sebagian besar digunakan untuk operasional pelayanan publik, termasuk kebutuhan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sementara anggaran BBM untuk kendaraan pejabat berkisar Rp6 miliar hingga Rp7 miliar.

Menurutnya, kebijakan efisiensi dilakukan dengan membatasi penggunaan kendaraan dinas dan mendorong sebagian pejabat menggunakan kendaraan pribadi untuk aktivitas tertentu. Dari langkah itu, pemerintah daerah memperkirakan penghematan mencapai sekitar Rp260 juta per bulan atau setara Rp3 miliar hingga akhir tahun.

“Efisiensinya sekitar 50 persen untuk kendaraan pejabat. Jadi bukan berarti tidak membeli BBM sama sekali, tetapi penggunaan dan anggarannya dikendalikan,” katanya.

Alwan menegaskan, kebijakan penghematan tersebut tidak menyentuh kebutuhan listrik untuk pelayanan publik. Pemkot Mataram juga memastikan tidak ada pengurangan anggaran pada penerangan jalan umum (PJU) maupun layanan dasar lainnya.

Selain penghematan BBM, pemerintah daerah kini mulai mengkaji potensi efisiensi penggunaan listrik di sejumlah fasilitas perkantoran. Namun, menurut Alwan, penghematan listrik perkantoran dinilai tidak terlalu signifikan dibanding kebutuhan listrik untuk PJU yang menjadi beban terbesar pemerintah daerah.

“Kalau listrik perkantoran pengaruhnya kecil. Yang paling besar itu penerangan jalan umum. Sekarang kita juga mulai menggunakan sistem meterisasi supaya penggunaan listrik bisa lebih terukur dan efisien,” jelasnya.