RRI.CO.ID, Dompu - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, berencana memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat dalam rapat dengar pendapat (RDP). Pemanggilan tersebut terkait tidak diangkutnya sampah pada hari Sabtu dan Minggu.

Ketua DPRD Dompu, Muttakun, menegaskan, persoalan ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pasalnya, setiap akhir pekan, sampah rumah tangga, pasar, hingga pertokoan menumpuk di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Dompu.

“Penumpukan sampah ini sangat mengganggu. Selain merusak pemandangan, juga berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan,” ujarnya, Senin, 4 Mei 2026.

Ia menambahkan, kondisi semakin diperparah dengan banyaknya anjing liar yang mengacak-acak sampah yang tidak segera diangkut. Akibatnya, sampah berserakan di pinggir jalan dan menimbulkan kesan kumuh di kawasan perkotaan.

Padahal, menurut Muttakun, Pemerintah Kabupaten Dompu saat ini tengah gencar melakukan penataan kota agar terlihat lebih asri dan bersih. Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, tidak beroperasinya pengangkutan sampah pada akhir pekan diduga disebabkan adanya persoalan internal di DLH, khususnya terkait petugas pengangkut sampah.

Sumber di DLH menyebutkan adanya tuntutan kesetaraan status kepegawaian.

Saat ini, sebagian petugas pengangkut sampah berasal dari pegawai dengan status PPPK Paruh Waktu. Selain jumlahnya berkurang karena tidak semua memenuhi syarat untuk diangkat, muncul pula tuntutan kesetaraan dengan PPPK penuh waktu.

Perbedaan beban kerja menjadi salah satu pemicu. PPPK penuh waktu bekerja dari Senin hingga Jumat, sedangkan PPPK paruh waktu di DLH harus bekerja selama tujuh hari tanpa libur, termasuk pada tanggal merah.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, Syaukani, meminta agar konfirmasi lebih lanjut dilakukan kepada Sekretaris DLH.

Namun, hingga berita ini diturunkan, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Andi Bahtiar, belum memberikan tanggapan saat dihubungi melalui pesan singkat.