RRI.CO.ID.Mataram-Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memperluas jangkauan layanan administrasi kependudukan dengan menyasar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Mataram.

Kepala Dukcapil Kota Mataram, H. Mansur, menegaskan bahwa pelayanan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak sipil seluruh warga tanpa pengecualian dan menjadi bagian dari upaya memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dalam sistem administrasi kependudukan, termasuk mereka yang berada dalam keterbatasan akses.

"Kegiatan jemput bola tersebut dilaksanakan dengan melakukan perekaman biometrik dan pemadanan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap ratusan warga binaan," jelasnya, Kamis 30 April 2026.

Dari total 256 orang yang menjadi sasaran, sebanyak 243 warga binaan telah memiliki NIK yang padan, sementara 13 lainnya masih dalam proses penyesuaian data.

“Warga binaan tetap memiliki hak yang sama untuk tercatat dan memiliki identitas resmi. Kami memastikan tidak ada yang terlewat dari sistem administrasi kependudukan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selain memastikan validitas data, kegiatan ini juga menjadi langkah strategis dalam menghadirkan layanan yang inklusif bagi kelompok rentan yang memiliki keterbatasan mobilitas.Dalam pelaksanaannya, Dukcapil melakukan perekaman biometrik yang meliputi pengambilan foto, sidik jari, hingga pemindaian iris mata.

"Prosesnya dilengkapi dengan pemadanan data untuk memastikan keterhubungan informasi dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)," ucapnya.

Secara rinci, tiga warga binaan mengikuti perekaman KTP elektronik, sementara sembilan orang menjalani proses sinkronisasi data kependudukan. Upaya ini dilakukan guna memastikan seluruh data benar-benar akurat dan mutakhir.

“Lebih dari sekadar pelayanan administratif, ini adalah upaya menghadirkan layanan yang inklusif. Kepemilikan identitas bukan hanya soal data, tetapi menjadi pintu awal untuk tetap diakui sebagai warga negara dan memperoleh akses layanan dasar,” ungkap Mansur.